Berita

Benny K Harman/Net

Politik

Benny Harman Luruskan Maksud Usulannya agar Kapolri Listyo Sigit Dinonaktifkan

RABU, 24 AGUSTUS 2022 | 17:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meluruskan maksud ucapannya mengusulkan agar Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan dari jabatan sebagai Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku bahwa ucapannya itu dalam konteks menjawab pernyataan Ketua Kompolnas Mahfud MD yang menyebut bekas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (FS) mendominasi institusi Polri.

Ketua Kompolnas itu, kata Benny, menyampaikan tentang Kerajaan Sambo yang mendominasi institusi kepolisian dan menceritakan betapa sulitnya kasus ini diungkapkan.


“Diungkapkan setelah ada permintaan bapak presiden, bapak presiden konon katanya 4 kali meminta Pak Kapolri supaya ungkapan kasus ini apa adanya,” kata Benny.

Sehingga, kata Benny, kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J sulit diungkap karena Kapolri Listyo Sigit tersandera oleh Kerajaan Sambo sampai Presiden Jokowi turun tangan. Itulah alasan pihaknya mengusulkan agar Listyo Sigit dinonaktifkan.  

“Saya mengusulkan kalau begitu Bapak Menko Polhukam, mengapa pada saat itu tidak diminta saja kepada Bapak Presiden supaya Pak Kapolri dinonaktifkan sementara untuk bisa mengungkapkan kasus itu apa adanya,” tuturnya.

Atas dasar itu, Benny menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam konteks ingin Kapolri Listyo Sigit dicopot dari jabatan hingga akhirnya digantikan oleh anggota Polri yang lain.   

“Ya bahwa kemudian ada teman-teman yang ramai-ramai untuk wah mendukung, ndak ada konteks itu. Kalau soal dukung, saya dukung sepenuhnya Pak Kapolri dengan kata dan juga dengan doa,” demikian Benny.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya