Ketua Umum PKP Yussuf Solichien/Net
Pembekalan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali digelar. Hari ini, Rabu (24/8), giliran jajaran pengurus Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang akan mengikuti acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022.
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, kegiatan PCB ini akan berlangsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada pukul 09.00 WIB.
"Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango diagendakan memberikan pembekalan secara langsung terhadap bersama Ketua Umum PKP Yussuf Solichien yang didampingi jajarannya, yaitu Waketum PKP Aslizar Nurdin Tanjung dan Sekjen PKP Syahrul Mamma," ujar Ipi kepada wartawan, Rabu pagi (24/8).
Selain itu kata Ipi, kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara langsung oleh sekitar 60 kader partai. Selebihnya, para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti kegiatan pembekalan secara virtual.
"Dalam kesempatan tersebut, Ketum PKP juga rencananya akan menandatangani komitmen bersama untuk menginternalisasi dan membangun integritas internal parpol," kata Ipi.
Komitmen tersebut meliputi, integritas partai politik (parpol) dalam hal menolak money politic, benturan kepentingan, suap, pemerasan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya; kesediaan sebagai role model dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi, pengembangan politik cerdas berintegritas melalui pembelajaran antikorupsi yang difasilitasi oleh Pusat Edukasi Antikorupsi KPK; dan terlibat secara aktif dalam gerakan antikorupsi di lingkungan partai politik.
"Melalui kegiatan ini KPK mendorong pembangunan integritas sektor politik dengan memperkuat integritas internal parpol. Harapannya, parpol dapat dikelola secara profesional, terbuka dan akuntabel demi menekan korupsi di sektor politik," harap Ipi.
Sementara itu kata Ipi, dari hasil kajian, KPK mendorong agar semua pemangku kepentingan terlibat dalam mengelola risiko korupsi politik. Sekurangnya ada enam poin yang perlu dilakukan, yaitu pelembagaan parpol terutama terkait dengan kaderisasi parpol; pembenahan aturan main terkait politik dengan mereduksi aturan yang mengarah pada korupsi.
Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan penguatan kualitas civil society; penegakan hukum dan transparansi aturan main yang dapat mereduksi potensi korupsi; kepemimpinan nasional yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi politik; serta penguatan kontrol baik dari luar negeri, kalangan elit, birokrasi maupun masyarakat.
Para jajaran pengurus PKP akan menerima pembekalan sejumlah materi. Di antaranya tentang Penguatan Integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi yang akan disampaikan oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
"PKP merupakan partai ke-15 setelah sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari 14 parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, PKS, PKB, Perindo, PPP, Nasdem, dan PSI," pungkas Ipi.
