Sidang praperadilan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Kabupaten Mimika, Papua/Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam kasus dugaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Kabupaten Mimika, Papua. Atas penetapan, ini, Eltinus menempuh praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Satu hal yang dimintai kejelasan oleh Eltinus adalah soal penetapan kerugian negara. Hal ini, juga dibahas Dian Simatupang selaku Dosen Hukum Keuangan Negara Universitas Indonesia, yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh Eltinus.
Dia menyatakan, bahwa untuk menyatakan adanya kerugian negara, harus ada format audit yang tepat yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Pernyataan adanya kerugian negara akibat perbuatan pidana, administrasi maupun perdata, hanya dapat dilakukan atau diformatkan ke dalam suatu hasil pemeriksaan atau audit. Jadi tidak boleh dari format yang lain, dari ekpose tapi harus dari format audit," kata Dian Simatupang di PN Jakarta Selatan, Selasa (23/8).
Dian menambahkan, kerugian negara tidak boleh dimunculkan dari sebuah indikasi atau asumsi.
"Tidak boleh kerugian negara masih indikasi, kemungkinan, potensi atau asumsi. Tapi betul-betul yang sudah nyata dan pasti. Sekali lagi formatnya harus hasil audit atau hasil pemeriksaan," kata Dian menegaskan.
Dian menambahkan, peran BPK untuk melakukan audit sudah sesuai dan tak ada lembaga lain yang bisa melakukan hal itu.
"Pasal 10 ayat 1, lembaga yang boleh menguadit hanya BPK dan tidak ada lembaga lain," kata Dian.
Karena itu, ketika KPK masih berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kerugian negara, Dian mengatakan, bahwa itu sudah tak dipakai oleh MK.
"KPK masih berpegang pada putusan MK yang sebenarnya sudah ditinggalkan yaitu 1203. MK sudah punya keputusan baru yaitu 25 tahun 2016 yang menyatakan bahwa kerugian negara harus nyata dan pasti," kata Dian.
Memperkuat penyataan Dian, saksi ahli pakar pidana yang juga Dosen UII Yogyakarta, Mudzakir turut mempertanyakan perihal status tersangka kepada Eltinus Omaleng.
"Tersangka ditetapkan statusnya sebagai tersangka dimuat dalam SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Padahal dalam KUHAP Pasal 1 ke-2 dinyatakan, tersangka itu produk penyidikan," kata Mudzakir.
Menurutnya, hasil penyidikan itu harus dibuktikan dengan unsur tindak pidana dengan disertai minimal dua alat bukti.
"Dalam kasus ini SPDP sudah dinyatakan nama orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut saya, penyebutan nama pada awal proses penyidikan, itu melawan hukum dan tidak sah. Seharusnya produk penyidikan. Jika bukan produk penyidikan maka batal demi hukum," pungkasnya.
