Di Rapat Paripurna, FPKS Teriak Tolak Kenaikan Harga BBM

Fraksi Partai Keadilan Sejahrera (PKS) menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikabarkan bakal diputuskan pada pekan depan.

Penolakan itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR F-PKS Rafli saat mengajukan interupsi di Rapat Paripurna DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari ini Selasa (23/8).  

“Interupsi pimpinan. Pada kesempatan ini juga saya pertegas bahwa kita dari fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM,” tegas Rafli.

Bukan tanpa alasan, Rafli menyebut rakyat Indonesia saat ini masih belum pulih seutuhnya akibat gempuran pandemi Covid-19 dua tahun terkahir. Oleh karena itu, jika BBM dinaikkan Rafli menyebut pemerintah tidak berpihak kepada rakyat sama sekali.  

“Di mana-mana masyarakat sudah mengeluh. Jika pemerintah belum mampu membuat rakyat bahagia, paling tidak, cukup rakyat tidak dibuat menderita,” tegasnya.

“Ini sangat meresahkan masyarakat. Rakyat sudah pontang-panting rakyat sudah melarat. Jadi, bila BBM dinaikkan dalam kondisi seperti sekarang ini, ini adalah sesuatu yang sangat mendiskriminasi hak rakyat. Gak boleh. Mainkan hari nurani kita. Mari kita berpihak kepada rakyat. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kenaikan harga BBM kami dari PKS menolak!” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengumumkan tarif baru kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada peka depan.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kenaikan harga BBM subsidi itu berlaku untuk jenis solar dan pertalite.

"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini," ujar Luhut dalam kuliah umum di Universitas Hasanudin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/7).