Berita

Menlu Serbia Nikola Selakovic bertemu dengan duta besar AS Christopher Hill, 6 Mei 2022/Net

Dunia

Twitter Blokir Tujuh Akun Kedubes Serbia, Termasuk yang di Indonesia

SELASA, 23 AGUSTUS 2022 | 11:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sebanyak tujuh akun milik kedutaan besar Serbia dan konsulat AS telah ditangguhkan oleh pihak Twitter, demikian menurut pengumuman Kementerian Luar Negeri di Beograd pada Senin (22/8) waktu setempat.

Dikatakan bahwa Serbia telah meminta Twitter untuk membuka blokir akun tersebut, dengan alasan bahwa penyensoran seperti itu terhadap demokrasi pro-Eropa yang menjunjung tinggi kebebasan berbicara tidak dapat diterima.

"Kedutaan besar di Armenia, Ghana, Iran, Indonesia, Kuwait, Nigeria, dan Zimbabwe memiliki akun mereka ditangguhkan pada 18 Agustus," kata kementerian, seperti dikutip dari RT, Selasa (23/8).


Hal yang sama terjadi pada konsulat di Chicago, di negara bagian Illinois, AS. Kementerian mengatakan penangguhan tersebut dilakukan tanpa penjelasan atau pemberitahuan sebelumnya.

“Tanpa masuk ke kebijakan bisnis Twitter, kami mencatat bahwa tidak dapat diterima untuk menyensor kantor diplomatik negara demokratis yang belum diberi sanksi dengan cara apa pun,” kata Beograd.

"Serbia adalah negara yang secara strategis berkomitmen untuk menjadi anggota Uni Eropa dan standar politik dan demokrasi kami - termasuk kebebasan media - disesuaikan agar sejalan dengan standar tertinggi Eropa," kata kementerian luar negeri Serbia dalam sebuah pernyataan.

“Oleh karena itu tidak masuk akal bahwa serangkaian kantor diplomatik dan konsuler kami disensor di jejaring sosial yang membanggakan mempromosikan demokrasi dan keragaman pendapat," ujarnya.

Beograd berharap larangan itu bukan bagian dari upaya untuk menggagalkan atau membungkam Serbia dalam perjuangannya untuk kebenaran, khususnya tentang situasi di Kosovo," tambah kementerian luar negeri.

Pada hari Twitter menargetkan akun Serbia untuk penangguhan, Presiden Serbia Aleksandar Vucic bertemu dengan otoritas Kosovo Albania di Brussels. Pembicaraan, yang dimediasi oleh AS dan Uni Eropa, seharusnya menyelesaikan ketegangan di provinsi yang memisahkan diri itu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya