Berita

Menlu Serbia Nikola Selakovic bertemu dengan duta besar AS Christopher Hill, 6 Mei 2022/Net

Dunia

Twitter Blokir Tujuh Akun Kedubes Serbia, Termasuk yang di Indonesia

SELASA, 23 AGUSTUS 2022 | 11:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sebanyak tujuh akun milik kedutaan besar Serbia dan konsulat AS telah ditangguhkan oleh pihak Twitter, demikian menurut pengumuman Kementerian Luar Negeri di Beograd pada Senin (22/8) waktu setempat.

Dikatakan bahwa Serbia telah meminta Twitter untuk membuka blokir akun tersebut, dengan alasan bahwa penyensoran seperti itu terhadap demokrasi pro-Eropa yang menjunjung tinggi kebebasan berbicara tidak dapat diterima.

"Kedutaan besar di Armenia, Ghana, Iran, Indonesia, Kuwait, Nigeria, dan Zimbabwe memiliki akun mereka ditangguhkan pada 18 Agustus," kata kementerian, seperti dikutip dari RT, Selasa (23/8).


Hal yang sama terjadi pada konsulat di Chicago, di negara bagian Illinois, AS. Kementerian mengatakan penangguhan tersebut dilakukan tanpa penjelasan atau pemberitahuan sebelumnya.

“Tanpa masuk ke kebijakan bisnis Twitter, kami mencatat bahwa tidak dapat diterima untuk menyensor kantor diplomatik negara demokratis yang belum diberi sanksi dengan cara apa pun,” kata Beograd.

"Serbia adalah negara yang secara strategis berkomitmen untuk menjadi anggota Uni Eropa dan standar politik dan demokrasi kami - termasuk kebebasan media - disesuaikan agar sejalan dengan standar tertinggi Eropa," kata kementerian luar negeri Serbia dalam sebuah pernyataan.

“Oleh karena itu tidak masuk akal bahwa serangkaian kantor diplomatik dan konsuler kami disensor di jejaring sosial yang membanggakan mempromosikan demokrasi dan keragaman pendapat," ujarnya.

Beograd berharap larangan itu bukan bagian dari upaya untuk menggagalkan atau membungkam Serbia dalam perjuangannya untuk kebenaran, khususnya tentang situasi di Kosovo," tambah kementerian luar negeri.

Pada hari Twitter menargetkan akun Serbia untuk penangguhan, Presiden Serbia Aleksandar Vucic bertemu dengan otoritas Kosovo Albania di Brussels. Pembicaraan, yang dimediasi oleh AS dan Uni Eropa, seharusnya menyelesaikan ketegangan di provinsi yang memisahkan diri itu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya