Berita

Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM KNPI Arya Kharisma Hardy (kedua dari kanan)/RMOL

Politik

Endus Upaya Deligitimasi Kapolri, KNPI Dukung Jenderal Sigit Bersihkan Polri

SENIN, 22 AGUSTUS 2022 | 16:12 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kasus penembakan oleh tersangka mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo kepada ajudannya (alm) Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat (J) kini berbuntut panjang.

Kasus ini juga menyeret dugaan skandal internal yang juga terjadi di Korps Bhayangkara.

Mulai dari istilah Kaisar Sambo selama menjadi Ketua Satgasus, hingga dugaan terdapat konsorsium bisnis haram yang melibatkan para petinggi Polri.


Merespons hal itu, Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM KNPI Arya Kharisma Hardy meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tetap tenang dalam merespons reaksi publik yang cenderung menyudutkan institusi Polri.

Mantan Pj Ketua Umum PB HMI ini mengapresiasi sikap tegas dan profesionalisme Kapolri dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan di internal Polri saat ini.

"Alhamdulillah, fenomena ini bagi kami justru menjadi titik balik restorasi di tubuh Polri", ungkap Arya  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/08).

Menurutnya, terdapat banyak hikmah yang bisa dipetik dari kasus Sambo. Salah satunya, dukungan masyarakat dan semua elemen bangsa Kepada Kapolri. Sebab, dukungan masyarakat sangat penting bagi pembaharuan institusi Polri.

Arya mengingatkan, situasi penegakan hukum yang komplek seperti ini sangat rentan dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama saat tahun politik seperti sekarang ini.

"Sudah mulai terlihat niat baik Kapolri dalam mendetoksifikasi bisnis haram di internal Polri justru dipolitisasi untuk mendelegitimasi posisi Kapolri," tegasnya.

Lebih lanjut Arya mendorong Kapolri  terus berkomitmen melakukan pembersihan dalam institusi Polri secara presisi.

:Kami sangat meyakini bahwa Publik akan selalu mendukung sikap dan langkah tegas Kapolri yang sangat penting bagi citra Polri ini," tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya