Berita

Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM KNPI Arya Kharisma Hardy (kedua dari kanan)/RMOL

Politik

Endus Upaya Deligitimasi Kapolri, KNPI Dukung Jenderal Sigit Bersihkan Polri

SENIN, 22 AGUSTUS 2022 | 16:12 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kasus penembakan oleh tersangka mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo kepada ajudannya (alm) Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat (J) kini berbuntut panjang.

Kasus ini juga menyeret dugaan skandal internal yang juga terjadi di Korps Bhayangkara.

Mulai dari istilah Kaisar Sambo selama menjadi Ketua Satgasus, hingga dugaan terdapat konsorsium bisnis haram yang melibatkan para petinggi Polri.


Merespons hal itu, Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM KNPI Arya Kharisma Hardy meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tetap tenang dalam merespons reaksi publik yang cenderung menyudutkan institusi Polri.

Mantan Pj Ketua Umum PB HMI ini mengapresiasi sikap tegas dan profesionalisme Kapolri dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan di internal Polri saat ini.

"Alhamdulillah, fenomena ini bagi kami justru menjadi titik balik restorasi di tubuh Polri", ungkap Arya  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/08).

Menurutnya, terdapat banyak hikmah yang bisa dipetik dari kasus Sambo. Salah satunya, dukungan masyarakat dan semua elemen bangsa Kepada Kapolri. Sebab, dukungan masyarakat sangat penting bagi pembaharuan institusi Polri.

Arya mengingatkan, situasi penegakan hukum yang komplek seperti ini sangat rentan dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama saat tahun politik seperti sekarang ini.

"Sudah mulai terlihat niat baik Kapolri dalam mendetoksifikasi bisnis haram di internal Polri justru dipolitisasi untuk mendelegitimasi posisi Kapolri," tegasnya.

Lebih lanjut Arya mendorong Kapolri  terus berkomitmen melakukan pembersihan dalam institusi Polri secara presisi.

:Kami sangat meyakini bahwa Publik akan selalu mendukung sikap dan langkah tegas Kapolri yang sangat penting bagi citra Polri ini," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya