Berita

Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM KNPI Arya Kharisma Hardy (kedua dari kanan)/RMOL

Politik

Endus Upaya Deligitimasi Kapolri, KNPI Dukung Jenderal Sigit Bersihkan Polri

SENIN, 22 AGUSTUS 2022 | 16:12 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kasus penembakan oleh tersangka mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo kepada ajudannya (alm) Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat (J) kini berbuntut panjang.

Kasus ini juga menyeret dugaan skandal internal yang juga terjadi di Korps Bhayangkara.

Mulai dari istilah Kaisar Sambo selama menjadi Ketua Satgasus, hingga dugaan terdapat konsorsium bisnis haram yang melibatkan para petinggi Polri.


Merespons hal itu, Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM KNPI Arya Kharisma Hardy meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tetap tenang dalam merespons reaksi publik yang cenderung menyudutkan institusi Polri.

Mantan Pj Ketua Umum PB HMI ini mengapresiasi sikap tegas dan profesionalisme Kapolri dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan di internal Polri saat ini.

"Alhamdulillah, fenomena ini bagi kami justru menjadi titik balik restorasi di tubuh Polri", ungkap Arya  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/08).

Menurutnya, terdapat banyak hikmah yang bisa dipetik dari kasus Sambo. Salah satunya, dukungan masyarakat dan semua elemen bangsa Kepada Kapolri. Sebab, dukungan masyarakat sangat penting bagi pembaharuan institusi Polri.

Arya mengingatkan, situasi penegakan hukum yang komplek seperti ini sangat rentan dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama saat tahun politik seperti sekarang ini.

"Sudah mulai terlihat niat baik Kapolri dalam mendetoksifikasi bisnis haram di internal Polri justru dipolitisasi untuk mendelegitimasi posisi Kapolri," tegasnya.

Lebih lanjut Arya mendorong Kapolri  terus berkomitmen melakukan pembersihan dalam institusi Polri secara presisi.

:Kami sangat meyakini bahwa Publik akan selalu mendukung sikap dan langkah tegas Kapolri yang sangat penting bagi citra Polri ini," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya