Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR/Net

Politik

Komisi III DPR: Kita Betul-betul Gelap Soal Kasus Sambo, Untung Ada Pak Mahfud

SENIN, 22 AGUSTUS 2022 | 13:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang sejak awal memiliki perhatian serius terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir Novriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J di rumah dinas eks Kadiv Propam Ferdy Sambo, diapresiasi Komisi III DPR.

Ketua Kompolnas itu diketahui sebagai salah satu orang yang meragukan keterangan awal kasus penembakan di Duren Tiga yang menewaskan Brigadir J.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengatakan bahwa publik merasa beruntung lantaran Mahfud juga yang kemudian menyampaikan ke publik tentang sejumlah kejanggalan dari penanganan kasus itu.


“Soal kasus Pak Sambo ini juga kita betul-betul gelap Pak. Untung ada Pak Mahfud, kalau enggak ada Pak Mahfud yang mendorong ini yang terjadi adalah pengadilan sesat,” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

Atas dasar itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini mengapresiasi dan berterima kasih kepada Mahfud MD dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah proaktif mendorong proses hukum yang transparan dan akuntabel dalam kasus Ferdy Sambo.

“Maka kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Mahfud. Dan juga kepada Bapak Presiden, sebab Pak Mahfud ini pembantunya Bapak Presiden,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya