Berita

Ketua DPP PDIP Perjuangan, Puan Maharani, dijadwalkan menemui Ketum Nasdem, Surya Paloh/Ist

Politik

Pengamat: Pertemuan Puan Maharani dan Surya Paloh Hanya Basa Basi Politik

SENIN, 22 AGUSTUS 2022 | 04:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani untuk menemui Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, di Nasdem Tower pada hari ini, Senin (22/8), dinilai tak lebih dari sekadar basa basi politik semata. Pasalnya, posisi kedua elite politik itu tidak berada di level yang sama.

"Pertemuan Puan Maharani dan Surya Paloh tampaknya akan menjajaki kemungkinan berkoalisi kedua partai pada Pilpres 2024. (Namun) Pembicaraan krusial ini tentunya akan sulit diemban Puan, mengingat posisinya yang tidak setara dengan Surya Paloh sebagai ketua umum," ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Minggu (21/8).

Dalam pandangan Jamiluddin, posisi Puan yang hanya salah satu Ketua DPP PDIP akan memperlihatkan gap psikologis saat bertemu dengan Surya Paloh. Hal ini, sebut Jamiluddin, dapat membuat pertemuan Puan dan Surya Paloh hanya sebatas basa basi politik.


Situasi makin berat bagi Puan karena hubungan Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputri yang tidak harmonis dalam setahun terakhir ini. Hal ini dapat membuat pertemuan Puan dan Surya Paloh semakin tidak produktif.

"Karena itu, tugas Puan mencairkan persoalan Surya Paloh dengan ibundanya Megawati. Hal ini harus dilakukan Puan diawal pertemuan agar persoalan tersebut tidak mengganggu pembahasan agenda utama mereka," jelasnya.

Dua persoalan tersebut, lanjut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu, tampaknya akan menjadi kerikil dalam pertemuan Puan dan surya Paloh. Karena itu, pertemuan pertama mereka tampaknya belum dapat mencairkan permasalahan PDIP dan Nasdem, khususnya antara Megawati dan Surya Paloh.

"Jadi, pertemuan Puan dan Surya Paloh tampaknya tidak akan menghasilkan kesepakatan yang mengikat kedua partai. Pertemuan itu hanya karnaval politik untuk mengerek popularitas dan elektabilitas Puan menuju Pilpres 2024," demikian Jamiluddin Ritonga.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya