Berita

Pengamat politik Faizal Assegaf (tengah)/RMOL

Hukum

Berbahaya bagi Polri, Faizal Assegaf: Mahfud MD Berhenti jadi Koordinator Gosip Kasus Sambo

MINGGU, 21 AGUSTUS 2022 | 16:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang selalu muncul di sosial media, dikhawatirkan menggiring opini  miring masyarakat terhadap institusi Polri.

Pengamat politik Faizal Assegaf menuturkan bahwa muncul bola liar di tengah kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo. Liarnya isu di tengah masyarakat itu lantaran terlalu banyak hal yang disuarakan dari banyak pihak termasuk dari Mahfud MD.

Menurut Faizal Assegaf, terjadi hari ini terkait isu yang berkembang sangat berbahaya. Seharusnya, sebagai Menko, Mahfud MD berbicara dengan konsep dan pendeketan etika bernegara yang konstruktif.


"Bermain-main di dalam kasus Sambo ini dengan mengatakan bahwa dalam kasus kejahatan hukum Sambo adalah kaisar yang berkuasa di internal Mabes Polri,” kata Faizal dalam acara diskusi Polri Dalam Amanah Reformasi, di Kopi Politik, Jakarta Selatan, Minggu (21/8).

Menurutnya, saat ini institusi Polri telah habis dihujat oleh publik. Bahkan, kata Faizal Assegaf, banyak masyarakat yang menyampaikan solusi menggeser kedudukan Polri di bawah Kemenkumham dan mendagri. Hal itu dianggapnya gagasan yang liar dan tidak bertanggung jawab.

"Artinya apa? Saya mau mengatakan bahwa Pak Mahfud berhenti untuk menunggangi kasus Sambo ini, berhenti untuk menjadi koordinator gosip, pemantik propaganda politik untuk memancing kemarahan publik yang memanfaatkan kasus Sambo untuk orang membenci institusi ini,” tegasnya.

"Ini berbahaya. Karena datang dari seseorang yang memiliki kedudukan strategis berada di lingkaran Presiden Joko Widodo,” katanya.

Jika ingin menjamin pemerintah dan rakyat mendapat keadilan, Faizal menyarankan Mahfud MD perlu mengambil langkah-langkah strategis agar dapat meyakinkan publik.

Ia mengusulkan, bisa saja sebagai Menko Polhukam Mahfud MD berkantor  di markas kepolisian. Tujuannya, memastikan bahwa pemerintah mengawal kasus Sambo.

"Sampai kepada pengadilan terbebas dari rekayasa sehingaa pihak keluarga korban mendapatkan keadilan,” tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya