Berita

Pengamat politik Faizal Assegaf (tengah)/RMOL

Hukum

Berbahaya bagi Polri, Faizal Assegaf: Mahfud MD Berhenti jadi Koordinator Gosip Kasus Sambo

MINGGU, 21 AGUSTUS 2022 | 16:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang selalu muncul di sosial media, dikhawatirkan menggiring opini  miring masyarakat terhadap institusi Polri.

Pengamat politik Faizal Assegaf menuturkan bahwa muncul bola liar di tengah kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo. Liarnya isu di tengah masyarakat itu lantaran terlalu banyak hal yang disuarakan dari banyak pihak termasuk dari Mahfud MD.

Menurut Faizal Assegaf, terjadi hari ini terkait isu yang berkembang sangat berbahaya. Seharusnya, sebagai Menko, Mahfud MD berbicara dengan konsep dan pendeketan etika bernegara yang konstruktif.


"Bermain-main di dalam kasus Sambo ini dengan mengatakan bahwa dalam kasus kejahatan hukum Sambo adalah kaisar yang berkuasa di internal Mabes Polri,” kata Faizal dalam acara diskusi Polri Dalam Amanah Reformasi, di Kopi Politik, Jakarta Selatan, Minggu (21/8).

Menurutnya, saat ini institusi Polri telah habis dihujat oleh publik. Bahkan, kata Faizal Assegaf, banyak masyarakat yang menyampaikan solusi menggeser kedudukan Polri di bawah Kemenkumham dan mendagri. Hal itu dianggapnya gagasan yang liar dan tidak bertanggung jawab.

"Artinya apa? Saya mau mengatakan bahwa Pak Mahfud berhenti untuk menunggangi kasus Sambo ini, berhenti untuk menjadi koordinator gosip, pemantik propaganda politik untuk memancing kemarahan publik yang memanfaatkan kasus Sambo untuk orang membenci institusi ini,” tegasnya.

"Ini berbahaya. Karena datang dari seseorang yang memiliki kedudukan strategis berada di lingkaran Presiden Joko Widodo,” katanya.

Jika ingin menjamin pemerintah dan rakyat mendapat keadilan, Faizal menyarankan Mahfud MD perlu mengambil langkah-langkah strategis agar dapat meyakinkan publik.

Ia mengusulkan, bisa saja sebagai Menko Polhukam Mahfud MD berkantor  di markas kepolisian. Tujuannya, memastikan bahwa pemerintah mengawal kasus Sambo.

"Sampai kepada pengadilan terbebas dari rekayasa sehingaa pihak keluarga korban mendapatkan keadilan,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya