Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

Legislator PDIP: Jika Pemerintah Tetap Subsidi Pertalite, Kas Negara Jebol dan Pertamina Ambruk

JUMAT, 19 AGUSTUS 2022 | 23:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite pekan depan dipandang sebagai upaya mengurangi potensi terkurasnya APBN dengan lebih cepat. Mengingat kas negara belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menuturkan, jika pemerintah menaikkan harga Pertalite, hanya ingin mengurangi potensi banyaknya APBN yang terkuras untuk menahan harga supaya tetap di bawah.

"Karena apa? Karena tidak menaikkan, kas negara jebol. Pertaminanya ambruk. Karena sekarang dengann subsidi saja itu masih jauh dari keekonomian. Biaya produksi masih jauh lebih besar. Jadi di situ tidak ada Pertamina cari untung, kalau menurut saya karena itu penugasan,” kata Deddy, Jumat (19/8).


Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyarankan Pertalite yang disubsidi harusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil yang membutuhkan, seperti nelayan dan petani.

"Petani yang butuh traktor untuk bercocok tanam. Pekebun yang butuh truk untuk mengeruk hasil panennya, itu yang disarankan subsidi energi itu kalau menurut saya,” imbuhnya.

Lanjut Deddy, banyak negara lain yang tidak melakukan subsidi BBM seperti yang dilakukan Indonesia.

“Saya kira tidak banyak negara di dunia ini yang masih mempertahankan pola subsidi seperti negara kita sekarang, karena itu tidak berkelanjutan tidak adil dan merusak kemampuan keungan negara untuk membuat program-program yang bisa langsung dinikmati rakyat,” tutupnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Bedakan Es Gabus dengan Spons Saja Tidak Bisa, Apalagi Ijazah Asli

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:09

Mendesak Pemberlakuan Cukai MBDK

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:03

Paling Ideal Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:21

MBG Lebih Mendesak, Lapangan Kerja Nanti Dulu Ya!

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:16

Eggi Sudjana Cs Telah Jadi Pelayan Kepentingan Politik Jokowi

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:11

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

PKR Tatap Pemilu 2029 Mengandalkan Kader Daerah

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:09

Kubu Jokowi akan Terus Lancarkan Strategi Adu Domba terkait Isu Ijazah Palsu

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:04

Ahmad Luthfi Menghilang saat Bencana Menerjang Jateng

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:38

Roy Suryo akan Laporkan Balik Eggi Sudjana Cs

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:15

Selengkapnya