Berita

Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu RI, Puadi/RMOL

Politik

Bawaslu Sikapi Keberatan Parpol Tak Bisa Ikut Verifikasi dengan Merujuk PKPU 4/2022

JUMAT, 19 AGUSTUS 2022 | 17:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keberatan sejumlah partai politik (Parpol) terhadap jalannya tahapan pendafataran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan ditelusuri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan, proses hukum yang akan berjalan prinsipnya memastikan pelaksanaan tahapan pendaftaran yang dikerjakan KPU RI sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 4/2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilihan DPR dan DPRD Tahun 2024.

"Bawaslu memastikan apa yang dilakukan KPU harus sesuai dengan PKPU 4. Idealnya itu saja, batu ujinya di situ aja, karena yang bikin aturan main KPU," ujar Puadi kepada wartawan, Jumat (19/8).

Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu RI ini mengatakan, ada sebanyak 6 Parpol yang datang ke Bawaslu RI dari total 16 parpol yang tidak bisa lanjut ke tahap verifikasi adminisitrasi, lantaran dokumen pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap oleh KPU RI.

Dalam konteks ini, Puadi menyatakan bahwa Bawaslu telah memberikan konsultasi kepada 6 Parpol tersebut, khususnya tentang langkah hukum yang bisa ditempuh untuk mengajukan keberatan terhadap KPU RI.

Dia mengurai, ada dua langkah hukum yang bisa diambil parpol. Pertama, jalur "sengketa proses", dan kedua jalur "dugaan pelanggaran administrasi".

Untuk mengajukan "sengketa proses", mantan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini mengingatkan Parpol agar memastikan tanda yang diberikan KPU RI dalam menyatakan dokumen pendaftaran Parpol tidak lengkap, apakah bisa menjadi "objek sengketa" atau tidak.

"Pertanyaannya, yang dikembalikan (kepada Parpol) itu (bentuknya) berita acara (yang merupakan salah satu objek sengketa), atau tidak? Semua itu aturannya ada di PKPU," jelasnya.

Sementara bagi Parpol yang memilih mengambil jalur hukum "dugaan pelanggaran administrasi", Puadi meminta agar diperjelas materiil gugatannya, misalnya seperti proses penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) dalam proses pendafataran oleh KPU RI.

"Ya tinggal dilihat. Apakah itu masuk mekanisme, prosedur, atau tidak" Ya kalau itu berarti menyalahi prosedur, ya kita maknai saja apakah itu masuk ranah administrasi atau tidak. Ujinya begitu saja," demikian Puadi.

Populer

Said Merokok di Pesawat Pribadi, Arief Poyuono: Inikah Anggota Dewan Pengusul Hapus Listrik 450 VA?

Sabtu, 17 September 2022 | 11:18

AHY Bandingkan Pembangunan SBY dan Jokowi, Ridwan Bae: Jokowi Lebih Baik, Saya Punya Data

Sabtu, 17 September 2022 | 19:22

Kapal Kargo Minyak Rusia Berisi 700 Ribu Barel Minyak Mentah Menuju Kuba

Sabtu, 17 September 2022 | 16:40

Kamarudin Simanjuntak: Penyidik Seperti Tidak Ikhlas Ferdy Sambo Jadi Tersangka

Sabtu, 17 September 2022 | 05:52

Saat Diam Saja Elektabilitas SBY 10 Persen, Kalau Turun Gunung Pasti Demokrat Meroket

Minggu, 18 September 2022 | 09:28

Ganjar Ngaku Tak Kenal Eko Kuntadhi, PA 212: Ngibul yo ngibul Tapi Ojo Ngono Toh, Mas Ganjar

Sabtu, 17 September 2022 | 03:28

Sindir AHY, Direktur PPI: Faktanya, Publik Melihat Jokowi Massif Membangun Infrastruktur

Minggu, 18 September 2022 | 09:58

UPDATE

Aktivitas Politik China Berjalan Normal, Rumor Kudeta Xi Jinping Sebatas Psy-War Barat?

Senin, 26 September 2022 | 09:35

Namanya Diusulkan PPP Jakarta, Anies Bahas Capres Usai 16 Oktober

Senin, 26 September 2022 | 09:34

Negaranya Dilanda Krisis Ekonomi Parah, Menteri Keuangan Pakistan Mundur

Senin, 26 September 2022 | 09:23

Ketua MA Gagal Besar dalam Membina Hakim dan Aparatur Peradilan

Senin, 26 September 2022 | 09:18

Hari Ini, Lukas Enembe Dijadwalkan Diperiksa sebagai Tersangka di Gedung Merah Putih KPK

Senin, 26 September 2022 | 08:58

Sempat Mogok Beroperasi Karena Maraknya Pembobolan, Bank-bank di Lebanon Hari Ini Buka Kembali

Senin, 26 September 2022 | 08:57

Pakar Pidana: Jika Merasa Tidak Bersalah, Lukas Enembe Seharusnya Kooperatif saat Dipanggil KPK

Senin, 26 September 2022 | 08:55

Tim Bayangan Diduga Jadi Penyebab RUU Sisdiknas Carut Marut, Pengamat: Bubarkan!

Senin, 26 September 2022 | 08:44

Senator AS: Joe Biden akan Menghadapi Pemakzulan jika Partai Republik Menang Pemilihan Paruh Waktu

Senin, 26 September 2022 | 08:40

Serbia Tidak Akan Akui Hasil Referendum Donbas yang Ingin Gabung ke Rusia

Senin, 26 September 2022 | 08:25

Selengkapnya