Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Inggris Tanda Tangani Kesepakatan dengan Pakistan untuk Deportasi Imigran Ilegal

JUMAT, 19 AGUSTUS 2022 | 14:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Inggris telah mencapai kesepakatan baru dengan Pakistan, yang dijuluki dengan kesepakatan "tengara".

Kesepakatan ini berisikan penyisiran warga negara Pakistan yang tidak memiliki hak hukum untuk dideportasi dari Inggris.

Perjanjian ini  ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel dan Menteri Dalam Negeri Pakistan Yousaf Naseem Khokhar serta Komisaris Tinggi negara untuk Inggris Moazzam Ahmad Khan, di London pada Rabu (17/8).
Seperti dikutip dari The Week, perjanjian ini akan menargetkan penjahat Pakistan, pencari suaka yang gagal, pemilik visa overstay, serta pelanggar imigrasi. Perjanjian ini juga untuk memfasilitasi kepulangan mereka ke negara asal.

Seperti dikutip dari The Week, perjanjian ini akan menargetkan penjahat Pakistan, pencari suaka yang gagal, pemilik visa overstay, serta pelanggar imigrasi. Perjanjian ini juga untuk memfasilitasi kepulangan mereka ke negara asal.

"Saya bangga telah menandatangani perjanjian penting baru dengan teman-teman Pakistan untuk mengembalikan penjahat asing dan pelanggar imigrasi dari Inggris ke Pakistan," ujar Priti Patel.
Menurut data dari Kantor Dalam Negeri Inggris, warga negara Pakistan merupakan jumlah terbesar ketujuh penjahat asing yang ada di dalam penjara Inggris dan Wales, dengan total hampir 3 persen dari keseluruhan populasi pelaku asing sekitar 2.500 tahanan.

"Saya minta maaf, kami harus mengusir penjahat asing yang berbahaya dan pelanggar imigrasi yang tidak memiliki hak untuk tetap tinggal di Inggris. Sudah cukup banyak orang yang menyalahgunakan undang-undang kami dan mempermainkan sistem Inggris,  sehingga kami (sebelumnya) tidak dapat menghapusnya,” kata Menteri Patel lebih lanjut.

Pemerintah Inggris mengatakan perjanjian baru ini menggarisbawahi komitmen berkelanjutan kedua negara untuk mengatasi masalah migrasi ilegal dan ancaman signifikan yang ditimbulkan bagi kedua negara.

Perjanjian tersebut dikabarkan juga mencakup pekerjaan yang sedang berlangsung untuk meningkatkan dan memperluas kerja sama penegakan hukum Inggris-Pakistan.
Pakta baru dengan Pakistan adalah salah satu dari serangkaian Perjanjian Pengembalian yang ditandatangani oleh Patel dalam 15 bulan terakhir di bawah Rencana Baru Imigrasi. Dari Januari 2019 hingga Desember 2021, Kantor Dalam Negeri Inggris mencatat telah menghapus 10.741 pelanggar warga negara asing secara global.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya