Berita

Kegiatan sosialisasi kewajiban pajak di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar/Ist

Presisi

Korlantas Polri Akan Gandeng SPBU hingga Pengelola Parkir untuk Tingkatkan Kepatuhan Bayar Pajak

JUMAT, 19 AGUSTUS 2022 | 11:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri massifkan sosialisasi ke masyarakat soal pentingnya kewajiban pajak. Sejumlah strategi disiapkan untuk optimalisasi dari target sosiaisasi itu.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan, pihaknya berencana menggandeng stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) hingga pengelola parkir untuk menggencarkan sosialisasi taat pajak tersebut.

"Kita kerjasama denga pom bensin nanti, jalan tol, kerjasama kepada tempat parkir. Sosialisasi ini supaya masyarakat jangan sampai mengalami kesulitan di kemudian hari," kata Firman dalam sosialisasi kewajiban pajak di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (18/8).


Firman mengingatkan lagi soal sanksi bagi STNK kendaraan yang mati pajak dua tahun, di mana setelah habis masa berlaku STNK akan dihapus datanya dan tidak bisa didaftarkan lagi.

Selain sanksi, dikatakan dia, ada sejumlah manfaat pembayaran pajak pada peningkatan fasilitas pelayanan ke masyarakat. Terasuk juga, pajak sangat bermanfaat untuk pembangunan, khususnya di daerah.

"Kita edukasi masyarakat bahwa ada hak dan kewajiban yang harus masyarakat patuhi untuk mereka sendiri. Pemimpin daerah memperoleh juga masukan sesuai dari jumlah data," tuturnya.

Oleh sebab itu, Firman pun mendorong sosialisasi pentingnya kewajiban pajak ke tempat-tempat yang sering disinggahi masyarakat.

"SPBU hingga pengelola parkir adalah salah satunya," pungkasnya.

Hadir pada kegiatan itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman, Kapolda Sulsel Nana Sudjana, Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, Dirlantas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Faizal, Kasubdit STNK Dirregident Korlantas Polri Kombes Pol Priyanto, dan para PJU Ditlantas Polda Sulsel.

Kemudian Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, dan Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri Siti Chomzah.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya