Berita

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Ismed Hasan Putro/Net

Politik

Subsidi Biaya Haji Sebaiknya Dihentikan

KAMIS, 18 AGUSTUS 2022 | 19:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Subsidi kepada para jemaah haji perlu dihapus atau dihilangkan demi tetap memenuhi dimensi istita’ah (mampu), sehingga tidak mengganggu syarat untuk mencapai kemabruran haji.

Begitu kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Ismed Hasan Putro yang menilai subsidi biaya haji terlalu besar.

Tercatat saat ini biaya riil untuk naik haji mencapai Rp 100 juta per jemaah haji. Jemaah haji hanya dikenakan membayar sekitar Rp 40 juta, sementara sisanya dibayar subsidi dari pengelolaan dana haji

Ismed meminta pemerintah berani tegas terkait subsidi yang diperoleh dari penyimpanan dan pengelolaan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Langkah itu harus segera dilakukan agar ke depan tidak terjebak dalam praktik atau skema ponzi.

“Mari kita kembalikan hakikat berhaji itu atas dasar istita'ah. Jangan lagi agenda lain di balik pengelolaan dana Haji oleh BPKH,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/8).

Ismed ingin agar dana haji yang dikelola oleh BPKH bisa utuh dikembalikan untuk kepentingan dan yang memang menjadi hak jema'ah. Jangan sampai keuntungan dari setoran awal para jemaah itu dikembalikan dalam paket gelondongan.

“Seharusnya BPKH mengembalikan keutungan dari hasil mengelola dana haji yang disimpan bertahun-tahun itu kepada dan secara individu jemaah,” sambungnya.

Jika kemudian dalam implementasi keberangkatan ternyata setoran calon jema'ah kurang, maka jemaah harus menabung lagi sampai sudah cukup.

Sementara jika ternyata hasil dana yang disetor ke pengelolaan BPKH melebihi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan, maka kewajiban bagi BPKH untuk memberikan keuntungan itu pada masing-masing anggota calon jema'ah haji.

“Sistem pengembalian keuntungan dana calon jema'ah haji yang dikelola kepada individu itu penting. Agar tidak ada praktik zalim pada jama'ah yang dirugikan,” terangnya.

“Karena ibadah haji itu harus steril dari praktik finansial yang merugikan atau menguntungkan sepihak,” demikian Ismed Hasan Putro.

Populer

Jokowi Kumpulkan Relawan di GBK, Sekjen PDIP: Banyak Manipulasi

Senin, 28 November 2022 | 05:22

Jateng, UMR Paling Rendah di Tanah Air

Sabtu, 03 Desember 2022 | 02:48

Ubed: Gugatan Cucu Bung Hatta Terhadap Jokowi Beri Warna Politik Baru Saat Krisis Demokrasi

Sabtu, 03 Desember 2022 | 20:40

Ferry Mursyidan Baldan Diduga Terkena Serangan Jantung usai Minum Obat Sakit Gigi di Parkiran Bidakara

Jumat, 02 Desember 2022 | 15:46

Kepala BP2MI Minta Perang, Andi Sinulingga: Di Otaknya yang Berbeda Itu Lawan

Minggu, 27 November 2022 | 23:01

Presiden Jokowi Seharusnya Malu Digugat Cucu Bung Hatta

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:28

Analisis Hukum Kasus Ferdy Sambo

Sabtu, 26 November 2022 | 04:42

UPDATE

Rendahnya UMP Jawa Tengah Jadi Batu Sandungan Bagi Ganjar Pranowo Jika Nyapres

Selasa, 06 Desember 2022 | 07:10

Dikabarkan Sakit Karena Jatuh dari Tangga, Putin Terlihat Berkendara Menuju Jembatan Krimea

Selasa, 06 Desember 2022 | 07:06

Rusia Tidak Pernah Memusuhi Serbia Meskipun Beograd Mendukung Ukraina

Selasa, 06 Desember 2022 | 06:56

Iran Tidak akan Mengakui Komite Pencari Fakta PBB

Selasa, 06 Desember 2022 | 06:36

Seruan Mogok Massal, Ratusan Toko di Iran Ditutup

Selasa, 06 Desember 2022 | 06:11

Teken Pakta Integritas Bersama Kepala Daerah, Gubernur Sumut: Tugas ASN Melayani, Jangan Minta Dilayani

Selasa, 06 Desember 2022 | 05:56

Luncurkan Petani Muda Ogan Ilir Bangkit, Panca Wijaya: Wadah persiapan Petani Muda Berkompetensi

Selasa, 06 Desember 2022 | 05:39

Juara Kopi

Selasa, 06 Desember 2022 | 05:10

Tekan Inflasi, Pemkot Bandar Lampung Habiskan Anggaran Rp 2 Miliar untuk Gelar Pasar Murah

Selasa, 06 Desember 2022 | 04:46

Dikabarkan Bakal Dilelang, KKP: Pemanfaatan Perairan Kepulauan Widi Belum Dilengkapi Izin

Selasa, 06 Desember 2022 | 04:13

Selengkapnya