Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Prof Anthony Budiawan/Net

Politik

Direktur PEPS: Sistem Bernegara Hari Ini Tirani, Cenderung Mementingkan Kelompok

KAMIS, 18 AGUSTUS 2022 | 16:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sistem bernegara di Indonesia sudah tidak lagi mengedepankan prinsip check and balances antarcabang-cabang kekuasan negara. Baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Begitu disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies, Prof Anthony Budiawan dalam acara diskusi publik perayaan 2 Tahun KAMI, bertajuk “Selamatkah Indonesia dengan Sistem Bernegara Hari Ini?” pada Kamis (18/8).

“Apa sistem bernegara hari ini, di mana sistemnya? Apa sistemnya? Sistem bernegara hari ini kalau di dalam konteks kekuasan dari pemerintahan eksekutif legislatif dan yudikatif. Ini sudah tidak ada. Jadi sistem bernegara kita ini sudah bukan check and balances,” kata Anthony Budiawan.


Ekonom jebolan Rotterdam ini menilai bahwa sistem bernegara di Indonesia kini cenderung tiran. Itu lantaran produk yang dihasilkan dari legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak lagi mengedepankan asas kepentingan rakyat banyak.  

“Tapi ini adalah sudah sistem tirani. Jadi, ini adalah memusatkan kekuasan untuk bersama-sama dan saya kategorikan ini adalah sistem tirani. Tirani adalah membuat hukum demi untuk kepentingan kelompoknya sendiri,” tutur Anthony.

Menurutnya, banyak produk legislasi dalam hal ini UU yang dihasilkan cenderung mementingkan kelompok penguasa dan kroni-kroninya. Sementara rakyat Indonesia secara umum, kata dia, terkesan tidak menjadi prioritas.

“Contohnya beberapa UU yang dibuat adalah untuk kepentingan kelompok itu sendiri, tidak mementingkan kepentingan rakyat banyak. Ini dampaknya luar biasa dari sisi ekonomi,” pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya