Berita

TKP rumah dinas Irjen Ferdy Sambo dipasangi garis polisi/RMOL

Hukum

Personel yang Diduga Terlibat Kasus Ferdy Sambo Harus Dihukum Berat

SELASA, 16 AGUSTUS 2022 | 00:55 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kasus tewasnya Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J menyeret sejumlah personel kepolisian. Total, sebanyak 63 orang anggota polri telah diperiksa dan 35 lainnya diduga melanggar etik lantaran teridentifikasi merintangi penyidikan kasus tersebut.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta agar Polri melakukan pemeriksaan mendalam terhadap anggotanya yang terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J di kediaman dinas Irjen Ferdy Sambo itu.

“Mereka harus diperiksa, harus diperiksa dengan pelanggaran kode etik berat,” kata Sugeng Teguh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (15/8).

Teguh meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerapkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mereka yang diduga tidak profesional lantaran menghalangi dan merintangi proses penyidikan.

“Untuk menerapkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri tersebut,” tegas Sugeng.

Hal senada juga diutarakan oleh anggota komisi III DPR RI fraksi Demokrat Didik Mukrianto. Ia berharap, Listyo Sigit dan jajaran harus tegas dalam memproses puluhan personel polisi yang terlibat pembunuhan Brigadir J yang ternyata diotaki oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

“Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap anggota yang diduga tidak profesional juga harus dilakukan termasuk pelanggaran kode etiknya. Dan jika ditemukan proses pidananya, jangan ragu-ragu untuk segara memproses pidananya,” kata Didik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin siang.

Sebab menurut Didik, jika melihat tugas dan tanggung jawab Polri khususnya terkait dengan penegakan hukum, kasus Brigadir J ini bisa menjadi pertaruhan Polri terkait dengan trust publik.

“Idealnya tidak boleh ada toleransi atas nama dan kepentingan apapun jika ditemukan adanya pelanggaran etik apalagi pelanggaran hukum. Tegakkan aturan dan hukum setegak-tegaknya,” tegas Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau ini.

“Polisi sebagai penegak hukum harus tegak lurus untuk menegakkan aturan, menegakkan hukum, bukan mengawal kepentingan yang praktis dan pragmatis,” demikian Didik Mukrianto.

Sejauh ini, sudah 35 personel yang diperiksa lantaran diduga terlibat dalam skenario pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh Irjen Ferdy Sambo. Mereka diperiksa secara intensif terkait dugaan pelanggaran etik, jika nanti ditemukan unsur pidana maka akan ditindak sesuai ketentuan pidana yang di maksud.

Dari 35 yang diperiksa itu, 16 diantaranya telah dilakukan penahanan di tempat khusus (patsus) yang ada di Markas Korps Brimob (Mako Brimob), Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat dan tempat khusus yang ada di Provost, Divisi Propam, Mabes Polri.

“Jumlah sampai dengan hari ini 16 orang telah ditempatkan di tempat khusus (patsus): 6 orang di Mako dan 10 orang di Provost,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (13/8).

Populer

Data Korban Meninggal dalam Tragedi Kanjuruhan Masih Berbeda, Susi Pudjiastuti: Beri Angka yang Sejujurnya dan Sebenarnya!

Senin, 03 Oktober 2022 | 10:17

Bawa Keranda dan "Kardus Durian" ke Gedung Merah Putih, Gemas NU Minta KPK Tangkap Cak Imin

Rabu, 28 September 2022 | 13:44

Dituduh Kriminalisasi Anies, Firli Bahuri: Kerja KPK Diuji di Pengadilan, Bukan Hasil Opini

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 18:24

Waketum Partai Ummat Dikabarkan Jadi Tersangka KPK

Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:15

Menunggu Sanksi FIFA untuk PSSI?

Senin, 03 Oktober 2022 | 19:06

Sedih Indonesia Masuk 100 Besar Negara Miskin, Susi Pudjiastuti: Yang Benar RI Negara Terkaya

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 09:22

Begini Kronologi Kerusuhan di Kanjuruhan yang Menyebabkan 127 Orang Meninggal

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:37

UPDATE

Kasus Robot Trading Net89, Bareskrim Tetapkan 8 Orang Sebagai Tersangka

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 03:40

Di Hadapan Balkoters, Anies Cerita soal Ditinggal Sandiaga Hingga Duet dengan Ariza

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 03:22

Tinggal Nunggu Hari, PKB Klaim Duet Prabowo-Cak Imin Sudah Fiks

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 02:55

Hadapi Krisis Ekonomi Global, Pemerintah Harus Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 02:40

Dipanggil jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Garam, Ini Kata Susi Pudjiastuti

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 02:33

Orangnya Jokowi, Pengamat Ragukan Independensi Heru jadi Pj Gubenur Jakarta

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 01:53

Tingkatkan P3DN, Kapolri Ajak Pengusaha Daftarkan Produk Unggulan di e-Katalog

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 01:47

Polda Sultra Amankan 27 Alat Berat Terkait Penambangan Ilegal di Konawe

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 01:20

Bupati Gorontalo Anggap Kebijakan Jokowi Bantu Permasalahan Rakyat

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 00:53

Beri Kemudahan, Anies Resmikan Tarif Integrasi JakLingko dan Layanan Mikrotrans AC

Sabtu, 08 Oktober 2022 | 00:39

Selengkapnya