Berita

Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani/Net

Politik

PBHI: Pasal Obstruction of Justice Tidak Bisa Dipakai Bagi Terperiksa Tanpa Tahu Upaya Rekayasa Ferdy Sambo

SENIN, 15 AGUSTUS 2022 | 23:22 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rumitnya pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J hingga ditetapkannya Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka, harus menjadi bahan evaluasi bagi Polri.

Dikatakan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, kerumitan pengungkapan kasus itu menjadi pintu untuk memperbaiki kinerja Polri.

"Keruwetan kasus Irjen FS ini menjadi entry point dari pekerjaan rumah besar institusional Polri secara paralel dan simultan, yang harus diselesaikan segera," ujar Julius Ibrani

"Karena jika (kasus pembunuhan Brigadir J) tidak diselesaikan atau lambat, maka akan merusak institusi Polri, dan merugikan masyarakat luas selaku penerima manfaat," imbuhnya.

Dia menyebutkan, setidaknya beberapa hal utama yang harus diperhatikan. Utamanya, tupoksi inti Polri yakni pemeriksaan pro justitia.

"Pro justitia menjadi sangat krusial dan signifikan, karena seharusnya dapat menjawab keresahan publik atas pemberitaan yang begitu liar di berbagai media," terangnya.

Lanjutnya, jika dilihat melalui “helicopter view”, pada kasus ini terungkap selain materi pro justitia, juga mengungkapkan Irjen Ferdy Sambo merekayasa peristiwa dan merusak serta menghilangkan alat bukti CCTV, TKP, dan lainnya.

Kata dia, perbuatan tersebut masuk dalam kategori obstruction of justice atau perintangan pada penegakan hukum yang mengandung tiga unsur.

Yakni, kata dia, adanya tindakan yang menyebabkan tertundanya proses hukum, pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya yang salah atau fiktif/palsu, kemudian pelaku bertujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum.

Untuk itu, Julius meminta POlri bekerja cepat dan cermat agar kasus itu bisa selesai dengan baik. Termasuk pembuktian pada dugaan perintangan oleh Ferdy Sambo.

"Polri harus memastikan pemeriksaan dugaan pidana obstruction of justice memenuhi unsur tersebut, bukan hanya sebatas pelanggaran profesionalitas dan etik saja," tuturnya.

Tetapi, dia juga menekankan, bahwa jika terperiksa pada ksus itu tidak tahu adanya upaya rekayasa oleh Ferdy Sambo, maka obstruction of justice tidak bisa diterapkan.

"Bagi mereka yang tidak mengetahui adanya rekayasa oleh Irjen FS, dan bahkan kena prank (dibohongi) tidak dapat dikenakan pidana obstruction of justice," punkasnya.

Populer

China Batalkan Ribuan Penerbangan di Tengah Rumor Kudeta Xi Jinping

Minggu, 25 September 2022 | 11:59

Bawa Keranda dan "Kardus Durian" ke Gedung Merah Putih, Gemas NU Minta KPK Tangkap Cak Imin

Rabu, 28 September 2022 | 13:44

Mengenal Li Qiaoming, Jenderal yang Dirumorkan Jadi Dalang Kudeta Xi Jinping

Minggu, 25 September 2022 | 14:02

Muncul Rumor Xi Jinping Dikudeta Militer dan Berada dalam Tahanan Rumah

Minggu, 25 September 2022 | 06:08

Sayangkan Ade Armando, Bank Mandiri: Menyesatkan dan Mengaburkan Inti Permasalahan

Senin, 26 September 2022 | 21:55

Deklarasikan Anies, Tiga Partai akan Dapat Coattail Effect

Minggu, 25 September 2022 | 14:30

Ketum Partai Republik Satu Jadi Tersangka Kasus Korupsi Waskita Beton

Kamis, 22 September 2022 | 22:25

UPDATE

Anies Ikut Barisan Japto

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 21:35

Jimly hingga Mahfud MD Sepakat Langkah DPR Berhentikan Aswanto Melanggar UUD 1945

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 21:17

Kemenaker MoU dengan ARCO Saudi Terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 20:58

Bawa Paket Sembako, Korlantas Polri Sapa Anak-anak dan Lansia di Panti Kasih Imanuel

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 20:43

Pasien Aktif Covid-19 Naik 103 Orang, Pasien Sembuh 1.526 Kasus

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 20:18

Hindari Perpecahan, Kapolri Pesan Kedepankan Politik Persatuan

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 19:56

Warga Semarang ke Firli Bahuri: Tolong Pak jadi Presiden Agar Indonesia Bersih

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 19:33

Resmi Jadi Anggota, Anies Baswedan Bakal Berikan Manfaat Bagi Pemuda Pancasila

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 18:44

PT AWS Lapor Polisi Usai Ditipu Proyek Antigen Senilai Rp 34 Miliar

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 18:37

Dituduh Kriminalisasi Anies, Firli Bahuri: Kerja KPK Diuji di Pengadilan, Bukan Hasil Opini

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 18:24

Selengkapnya