Berita

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin berfoto sebelum pertemuan di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Jumat (12/8)/Net

Dunia

Kecam Pernyataan Denuklirisasi, Korut: Sekjen PBB Menuang Bensin ke Api

MINGGU, 14 AGUSTUS 2022 | 19:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyinggung soal denuklirisasi Korea Utara, telah mengundang kritikan serius dari otoritas Pyongyang karena dianggap berbahaya dan melanggar kedaulatan suatu negara.  

Seperti dikutip dari Reuters, Guterres berada di Korea Selatan untuk melakukan kunjungan selama dua hari dan ia menyatakan komitmenya dengan jelas pada denuklirisasi Korut sebagai bagian dari upaya membawa perdamaian, keamanan dan stabilitas ke seluruh kawasan.

Pernyataan Guterers muncul setelah pejabat Washington dan Korea Selatan telah berulang kali memperingatkan bahwa Korea Utara sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir ketujuh.


Tetapi pada Sabtu (14/8), Korea Utara merespon lewat wakil Menlunya, Kim Son Gyong dengan sangat mengecam tindakan Guterres dan menuduhnya telah mendukung kebijakan bermusuhan Amerika Serikat (AS).

"Saya tidak bisa tidak mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas pernyataan Sekjen PBB yang sangat tidak memihak dan tidak adil," katanya seperti dimuat oleh KCNA.

Kim mengatakan denuklirisasi Korea Utara dapat dianggap sebagai tindak pelanggaran terhadap kedaulatan. Ia kemudian menyarankan sekjen PBB untuk berhati-hati berbuat dan berucap karena itu mungkin akan berbahaya seperti "menuangkan bensin ke api".

Korea Utara telah melakukan uji coba senjata yang memecahkan rekor sepanjang tahun ini, termasuk menembakkan rudal balistik antarbenua dari jarak jauh untuk pertama kalinya sejak 2017.

Bulan lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga mengatakan negaranya siap untuk memobilisasi penangkal nuklirnya dalam setiap konflik militer di masa depan dengan Amerika Serikat dan Seoul.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya