Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana: Jangan Remehkan Kekuatan Publik yang Lihat "Duren Tiga" dari Perspektif Lain

MINGGU, 14 AGUSTUS 2022 | 07:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Publik tidak saja menuntut kronologi dan motif pembunuhan Brigadir J diungkap dengan sebenar-benarnya. Tapi juga ingin anggota Polri yang terlibat dan dianggap melindungi kejahatan segera mengundurkan diri atau dipecat.

Begitu amatan dari Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana Yusuf atas kasus “polisi tembak polisi” di kediaman Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta.

Menurutnya, kekuatan publik, dalam hal ini media sosial dan media mainstream yang masih kritis, sepertinya menyadari bahwa persoalan utama dalam peristiwa Duren Tiga bukan masalah pribadi pejabat tinggi Polri semata.


“Melainkan ada persoalan institusi Polri yang selama ini didiamkan dan pelan tapi pasti menghancurkan institusi Polri,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/8).

Indikasi dari pernyataan itu, kata Gde Siriana, adalah respon negatif publik terhadap pernyataan penyidik atau Humas Polri serta pihak manapun yang terkesan berupaya melokalisir persoalan Duren Tiga pada persoalan perilaku Irjen Sambo semata, bukan perilaku institusi.

Presiden Jokowi dan Mahfud MD harus menyadari suara publik yang melihat kasus Duren Tiga dari perspektif yang lain. Bahwa telah terjadi institusi negara dijadikan alat melakukan dan menutupi kejahatan besar.

Perspektif masyarakat yang homogen dalam melihat kasus Duren Tiga juga telah menyatukan akar rumput yang selama ini terbelah sebagai cebong dan kadrun, untuk bersama-sama melawan kejahatan kemanusiaan.

“Yang sebelumnya tidak terlihat pada kasus KM 50,” sambungnya.

Gde Siriana bahkan menilai fenomena yang terjadi bisa dikatakan sebagai “people power”, yakni kehendak rakyat yang dahsyat, menembus dinding-dinding perbedaan di masyarakat. Rakyat menjadikan skandal Duren Tiga sebagai pembicaraan umum semua umur hingga pelosok desa tanpa mengenal waktu.

“Dan muara dari berbagai pikiran dan pandangan, keluhan dan penderitaan masyarakat selama ini adalah harus dilakukan reformasi Polri,” urainya.

“Jangan remehkan kekuatan publik yang kali ini bersuara dahsyat, tidak lagi dapat dibendung. Tanpa gelombang besar publik, dan perintah Presiden Jokowi, niscaya skandal Duren Tiga seperti ‘dark number’, seperti disampaikan Mahfud MD,” tutup Gde Siriana.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya