Berita

Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun/Ist

Politik

Banyak BUMN Rugi, Rudi Hartono: Saya Duga Manajemen Mereka Tidak Beres

JUMAT, 12 AGUSTUS 2022 | 18:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kerugian yang dialami sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disinyalir terjadi karena kesalahan manajemen perusahaan.

Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun mencontohkan, salah satu perusahaan BUMN yang merugi adalah PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dengan luas lahan sawit mencapai 23 ribu hektare.

Kerugian tersebut perlu ditelisik PTPN I di tengah harga Tandan Buah Segar (TBS) yang justru kembali menggeliat.

"Saya duga ada ketidakberesan dengan manajemen mereka, baik di tingkat direksi ataupun administrasinya," kata Rudi Hartono kepada wartawan, Jumat (12/8).

Ia membandingkan kinerja PTPN I dengan perusahaan swasta. Dikatakan Rudi, perusahaan swasta mampu memiliki lahan dan selalu untung.

"Tapi kenapa mereka (PTPN I) dengan luas lahan 23 ribu hektare kok rugi? Nah itu yang kita soroti dan kita minta jawaban dari mereka,” papar Rudi yang ikut dalam pertemuan tim kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Aceh, Selasa lalu (9/8).

BUMN lain yang ikut disorot adalah PT Adhi Karya. BUMN bidang konstruksi ini dinilai belum maksimal dalam meraup keuntungan. Padahal, Adhi Karya menjalankan proyek triliunan rupiah, namun hanya bisa untung bersih Rp 36 miliar di tahun 2021.

“Apakah laba dan pendapatan KSO (kerja sama operasi) dengan perusahaan swasta tidak dimasukan ke laba perusahaan?" tanya politisi Nasdem ini.

"Ini yang kami pertanyakan dengan manajemen atau direksinya, bagaimana mereka mempola atau mengaturnya itu," papar Rudi.

Atas dasar itu, ia menyarankan BUMN yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI benar-benar serius mengelola aset negara.

"Negara butuh deviden pajak dari BUMN untuk membiayai operasional negara. Kalau BUMN merugi, negara ini bayar utangnya pakai apa? (Negara) bisa kolaps,” tandas Rudi Hartono.

Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Duet Airin-Rano Karno Tak Terbendung di Pilkada Banten

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:23

UPDATE

Sabotase Kereta Cepat Jelang Pembukaan Olimpiade Paris, PM Prancis: Ini Dilakukan Terencana

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:47

Banyak Hadiah Menarik Pertamina di Booth dalam Event GIIAS 2024

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:37

Kabar Deklarasi Anies-Zaki, Golkar: Hoax!

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:15

Ekonomi Lesu, Laba Industri China Justru Naik 3,6 Persen

Sabtu, 27 Juli 2024 | 17:07

Putri Suku Oburauw Catar Akpol: Saya Busur Panah untuk Adik-adik

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:58

Kuasa Hukum Dini: Hakim Persidangan Greg Tannur Berat Sebelah

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:35

Dimyati Masih Ngarep Golkar dan PDIP Gabung

Sabtu, 27 Juli 2024 | 16:10

Menyusul TNI, Polri Rotasi 6 Kapolda Jelang Pilkada

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:32

Masih Cair, Peluang Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta Masih Terbuka

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:31

4 Pangdam Dirotasi Jelang Pilkada, Ajudan Jokowi jadi Pangdam Brawijaya

Sabtu, 27 Juli 2024 | 15:13

Selengkapnya