Berita

Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun/Ist

Politik

Banyak BUMN Rugi, Rudi Hartono: Saya Duga Manajemen Mereka Tidak Beres

JUMAT, 12 AGUSTUS 2022 | 18:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kerugian yang dialami sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disinyalir terjadi karena kesalahan manajemen perusahaan.

Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun mencontohkan, salah satu perusahaan BUMN yang merugi adalah PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dengan luas lahan sawit mencapai 23 ribu hektare.

Kerugian tersebut perlu ditelisik PTPN I di tengah harga Tandan Buah Segar (TBS) yang justru kembali menggeliat.


"Saya duga ada ketidakberesan dengan manajemen mereka, baik di tingkat direksi ataupun administrasinya," kata Rudi Hartono kepada wartawan, Jumat (12/8).

Ia membandingkan kinerja PTPN I dengan perusahaan swasta. Dikatakan Rudi, perusahaan swasta mampu memiliki lahan dan selalu untung.

"Tapi kenapa mereka (PTPN I) dengan luas lahan 23 ribu hektare kok rugi? Nah itu yang kita soroti dan kita minta jawaban dari mereka,” papar Rudi yang ikut dalam pertemuan tim kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Aceh, Selasa lalu (9/8).

BUMN lain yang ikut disorot adalah PT Adhi Karya. BUMN bidang konstruksi ini dinilai belum maksimal dalam meraup keuntungan. Padahal, Adhi Karya menjalankan proyek triliunan rupiah, namun hanya bisa untung bersih Rp 36 miliar di tahun 2021.

“Apakah laba dan pendapatan KSO (kerja sama operasi) dengan perusahaan swasta tidak dimasukan ke laba perusahaan?" tanya politisi Nasdem ini.

"Ini yang kami pertanyakan dengan manajemen atau direksinya, bagaimana mereka mempola atau mengaturnya itu," papar Rudi.

Atas dasar itu, ia menyarankan BUMN yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI benar-benar serius mengelola aset negara.

"Negara butuh deviden pajak dari BUMN untuk membiayai operasional negara. Kalau BUMN merugi, negara ini bayar utangnya pakai apa? (Negara) bisa kolaps,” tandas Rudi Hartono.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya