Langkah Presiden Jokowi Tidak Setuju Usulan Menko Luhut Dinilai Tepat

Sikap Presiden Joko Widodo yang tegas menilai usulan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) soal usulan perwira aktif TNI/Polri bertugas di kementerian atau lembaga belum mendesak, mendapat sambutan baik.

“Kali ini saya sependapat dan setuju dengan keputusan tepat Jokowi yang tidak setuju TNI ditempatkan di kementerian seperti usul LBP,” ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/8).

Menurutnya, Jokowi berpikir matang dalam menjawab usulan Luhut. Setidaknya, Jokowi tidak ingin Indonesia kembali ke masa Orde Baru, sehingga dia mau TNI tetap netral dan independen.

“Saya rasa isu seperti ini tidak usah diangkat ke publik. Ini seperti kepolisian yang bisa jadi kepala daerah atau Plt yang tak berhasil digolkan,” terangnya.

Kepada Luhut, Jerry Massie mengingatkan bahwa semua orang memang bisa punya ide, usulan, dan gagasan. Akan tetapi, semua itu harus dikaji dan dianalisa terlebih dahulu seperti apa dampak dan risiko di lapangan.

Jerry Massie meminta Luhut fokus berpikir menurunkan inflasi dan juga IKN sampai ke persiapan pemilu.

“Saya pikir Jokowi membuat good and smart decision, keputusan yang cerdas jadi risiko yang ditimbulkan sudah dipikir matang oleh Jokowi,” tegasnya.

“Jadi tupoksi TNI sebagai pertahanan RI seperti diamanatkan UU jangan diubah soalnya akan sarat kepentingan,” sambungnya.

Penugasan perwira aktif TNI/Polri sebelumnya disampaikan Menko Luhut melalui usulan perubahan UU TNI agar bisa ditempatkan di kementerian/lembaga.

Penugasan perwira aktif TNI/Polri itu diklaim akan mengefektifkan kinerja TNI AD.

"Sebenarnya TNI nanti bisa berperan lebih lugas lagi dan perwira-perwira TNI kan tidak semua harus jadi KSAD. Bisa saja tidak KSAD tapi dia di kementerian," ujar Luhut, Jumat lalu (5/8).