Irjen Ferdy Sambo saat memenuhi pemeriksaan Bareskrim/Ist
Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berpandangan momentum kasus tewasnya Brigpol Yosua Hutabarat alias Brigadir J menjadi momentum yang paling tepat untuk membersihkan institusi Polri.
Adib mengemukakan, bahwa pendapatnya ini berangkat dari kegelisahan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal adanya Mabes di dalam Mabes sehingga kasus tewasnya Brigpol Yosua terkesan lambat dan kental nuansa tarik menarik di internal.
“Makanya Timsus (tim khusus) butuh waktu yang lama untuk membuka motif apa sebenarnya. Ditambah pula statemen Pak Mahfud bahwa motif hanya boleh didengar oleh orang dewasa, jangan-jangan ada dugaan saling tersandera antar kepentingan dalam Mabes Polri dan kasus J sebagai
entry point untuk membuka kotak pandora ini,†kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (11/8).
Belum lagi, kata Adib, sebagaimana pernyataan kuasa hukum Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak yang menduga motif di balik tewasnya Yosua ini berkaitan dengan tata kelola narkoba jenis sabu dan judi yang dikaitkan dengan tugas Ferdy Sambo sebagai Kasatgassus Merah Putih, merupakan Satgas non struktural Polri bertugas menangani kasus-kasus besar, termasuk di dalamnya narkotika, korupsi hingga judi.
“Sebelum motif (pembunuhan Brigadir J) disampaikan, tidak menutup kemungkinan FS malah bisa menjadi
justice collabolator untuk membongkar dugaan yang disampaikan pengacara J. Ditambah statemen pak Menkopolhukam terkait "ada mabes di dalam mabes", mahfud juga menyebut ada permasalahan psikopolitis dan psikohierarkis. Apalagi FS posisinya sebagai Kasatgassus,†beber Adib.
“Nah Polri sudah menemukan momentumnya, yaitu dukungan publik yang ingin Polri bersih. Maka Kapolri jangan menyia-nyiakan dukungan publik yang besar dan bersimpati pada Polri,†tandas Adib menekankan.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan tentang psikopolitik yang terkuak gara-gara kasus pembunuhan Brigadir J.
Menurutnya, berbagai kepentingan di Mabes Polri perlu segera diselesaikan agar tidak menyandera kepentingan bersama yaitu tugas pokok Polri.
"Para pengamat menyebut di Mabes Polri itu ada sub-Mabes, sub-Mabes, yang saling bersaing, mau saling menyandera dan saling menyerang dan sebagainya. Itu yang harus diselesaikan," ujarnya.
