Berita

Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga/RMOL

Politik

Seperti Sirkus, Parpol Daftar Bareng Ke KPU Mengaburkan Substansi Demokrasi

RABU, 10 AGUSTUS 2022 | 06:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tidak semua orang memandang positif kegiatan partai politik yang bergabung dalam Koalisi Imendatarkan dirinya secara bersama-sama di KPU RI sebagai calon peserta Pemilu.

Hari ini, Rabu (10/8) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP akan bersama mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 pada 10 Agustus 2022.

Sebelumnya, Partai Gerindra dan PKB juga telah bersama-sama mendaftarkan sebagai peserta Pemilu 2024.


Menurut pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga, kesan yang ingin diperoleh seolah kompak dan serius untuk berkoalisi justru seperti politik sirkus.

"Jadi, cara KIB dan Gerinda-PKB membangun image bukanlah substansi dari demokrasi. Cara instan seperti itu justru mengaburkan substansi demokrasi," demkian kata Jamiludin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/8).

Jamiludin berpendapat dalam sistem demokrasi justru  tak harus menonjolkan kesamaan yang muncul hanya dipermukaan. Bagi mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini, cara demikian sangat tidak mendidik masyarakat dalam upaya mengedukasi berdemokrasi yang substansial.

"Karena itu, keinginan berkoalisi tidak perlu dilakoni dengan karnaval ke KPU. Setiap partai politik cukup mendaftar sendiri. Sebab, yang mendaftar itu masing-masing partai politik, bukan koalisi partai," jelas Jamiludin.

Dalam pandagan Jamiludin, berbeda dengan pendaftaran Capres, partai koalisi diharuskan datang ke KPU. Mereka hadir ke KPU bukan untuk pamer kekompakan, tapi karena mereka memang harus ikut memberikan dukungan sebagai pengusung.

Ia meliha, Partai politik sudah seharusnya mengedukasi masyarakat untuk berdemokrasi substansil dalam setiap tahap Pemilu.

"Untuk itu, pendekatan karnaval dan cirkus sudah saatnya ditanggalkan. Itu diperlukan agar masyarakat mendapat manfaat dari tahapan pemilu sebagai proses berdemokrasi," pungkas Jamiludin.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya