Berita

Direktur Asia Maritime Transparency Initiative, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Gregory B. Poling dalam kuliah umum bertajuk "Charting the Uncharted Ocean: Navigating the Future of Maritime Security in the South China Sea" yang digelar oleh The Habibie Center pada Selasa, 9 Agustus 2022/Repro

Dunia

Pengamat: Meski Kadang Berlebihan, Intervensi AS di Laut China Selatan Penting untuk Membendung China

SELASA, 09 AGUSTUS 2022 | 19:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kehadiran Amerika Serikat (AS) dalam konflik Laut China Selatan tetap sangat diperlukan untuk membendung kekuatan besar China yang berupaya mengintimidasi negara di sekitarnya dan mengakuisisi wilayah tersebut.

Begitu yang dikatakan oleh Direktur Asia Maritime Transparency Initiative, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Gregory B. Poling dalam kuliah umum bertajuk "Charting the Uncharted Ocean: Navigating the Future of Maritime Security in the South China Sea" yang digelar oleh The Habibie Center pada Selasa (9/8).

“Amerika sebaiknya tetap ada di Laut China Selatan. Agar dapat mengimbangi kekuatan Tiongkok dan mendukung mitra kerjasamanya di wilayah yang disengketakan,” kata Poling.


Merujuk pada bukunya berjudul "On Danger Ground America Century in The South Cina Sea", Poling mengatakan AS telah lama terlibat dalam persoalan Laut China Selatan karena identitasnya sebagai negara perdagangan laut internasional.

Menurut Poling, AS juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan menjaga negara-negara sekutunya, seperti Filipina dan Vietnam agar tidak diserang negara lain atas keterlibatan mereka pada sengketa Laut China Selatan.

Walaupun banyak pihak menganggap intervensi AS dalam konflik Laut China Selatan telah berlebihan dan melanggar kedaulatan negara ASEAN, tetapi Poling menilai tindakan Washington itu tidak akan memicu Perang Dunia Ketiga.

Sebaliknya, ia justru menyoroti banyaknya negara yang terganggu oleh manuver China di Laut China Selatan, namun justru cenderung diam dan tidak melakukan apa-apa.

“Penyebabnya bisa banyak hal. Salah satunya adalah sanksi ekonomi dan pemutusan hubungan kerjasama oleh China yang menjadi pertimbangan besar bagi sebuah negara,” jelas Poling.

Lebih lanjut, Poling mendorong agar masyarakat dan akademisi untuk terus menyuarakan isu Laut China Selatan sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar berani memperjuangkan kepentingan negara di kawasan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya