Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/RMOL
Rencana musyawarah rakyat (Musra) yang akan digelar oleh para relawan pendukung Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Agustus nanti, menyita perhatian politisi partai politik.
Salah satunya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Dia mengatakan, pada prinsipnya siapapun warganegara Indonesia berhak untuk berserikat dan menyampaikan gagasan.
Tetapi, sambungnya, jika Musra relawan dialamatkan untuk membahas peluang perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, tentu tidak tepat. Apalagi, partaai politik sebagai pemilik hak mengusung calon presiden sudah tegas dan berulang kali menolak wacana itu.
Sehingga, katanya lagi, menjadi aneh jika kemudian relawan sibuk membuat musyawarah soal calon presoden saat partai politik masih berada di tahap mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu Serentak di KPU RI.
"Aneh gitu loh, mestinya hajatan pilpres itu miliknya parpol. Karena di undang-undang tegas, konstitusi bahkan capres cawapresnya itu diajukan partai politik atau gabungan partai politik," kata Mardani dalam acara diskusi virtual Teras Politik (Terpol)
Kantor Berita Politik RMOL dengan tema "Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi", Selasa (9/8).
Mardani mengatakan, jika Jokowi memiliki sikap tegas tentu akan mengontrol para relawannya untuk tidak menggaungkan wacana penambahan masa jabatan presiden, terlebih sampai berencana menggelar musra.
"Sebaiknya itulah kedewasaan dan kenegarawanan Pak Jokowi diuji. Kalau ingin nyaman terus (menjabat presiden), sebetulnya pandangan saya itu melemahkan demokrasi," katanya.
Akan lebih baik lagi, kata anggota Komisi II DPR RI ini, jika Jokowi mengarahkan relawannya masuk partai politik untuk mengajukan calon presiden yang diharapkan.
"Pendukungku,
monggo kamu masuk ke seluruh partai politik yang kamu minati dan ajukan siapa capres dan cawapres sesuai dengan hati, berani. Kalian ke partai politik yang nanti akan mengajukan," demikian Mardani.
