Berita

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani/Net

Politik

Jangan Hanya Berpegang MoU, Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia Tetap Harus Ditindak Tegas

SENIN, 08 AGUSTUS 2022 | 08:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI meminta pemerintah agar memastikan praktik-praktik pengiriman PMI ilegal ke Malaysia harus ditindak tegas. Permintaan ini disampaikan seiring penandatanganan MoU Penempatan Pekerja Migran Domestik antara Indonesia dan Malaysia dan mulai dibukanya pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menekankan agar pemerintah tidak berpuas diri usai meneken MoU. Sebab, MoU bukan jaminan persoalan marginalisasi PMI yang selama ini dilawan akan beres dengan sendirinya, sementara  pengiriman ilegal masih marak terjadi.

“Ini perlu jadi catatan kami untuk pemerintah sehingga upaya perlindungan kita terhadap PMI berjalan simultan," tegas Christina kepada wartawan, Senin (8/8).  


Menurut Politikus Muda Partai Golkar ini, kasus yang menimpa PMI selama ini, khususnya yang ada di Malaysia diakui akibat pengiriman ilegal atau unprosedural. Bahwa saat ini sudah ada MoU antara Indonesia dan Malaysia harus dibarengi dengan implementasi komitmen pemberantasan mafia pengiriman PMI secara ilegal.

“Pintu-pintu masuk Malaysia melalui jalur tikus itu harus dipastikan betul pengawasannya maksimal. Jika ternyata masih ada oknum atau pihak tertentu yang memfasilitasi harus ditindak tegas. Kami misalnya termasuk percaya dengan komitmen Panglima TNI dalam upaya bersama memberantas ini," kata Christina.

Lebih dari itu, Legislator Dapil DKI Jakarta II ini juga mempertanyakan Satgas Human Trafficking yang pernah direncanakan pemerintah sebelumnya.

Menurut Christina, upaya Satgas Pemberantasan Perdagangan Orang yang dibarengi dengan implementasi MoU akan banyak membantu upaya negara memaksimalkan perlindungan PMI.

“Nah itu sekarang sudah sejauh mana, baik pembentukan maupun implementasinya? Kalau kita hanya berpegang pada MoU tentu tidak bisa pastikan semua akan berjalan baik. Harus sinkron juga dengan upaya di dalam negeri memberantas praktik-praktik mafia pengiriman PMI secara ilegal," pungkas Christina.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Ini Lima Kebutuhan Dasar yang Jadi Tantangan Jakarta Versi Fahira Idris

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:21

Dari Modal Rp300 Ribu, IDEacraft Tembus Pasar Jateng Berkat Pemberdayaan BRI

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:09

Islam, Sosialisme, dan Keindonesiaan: Jalan Perjuangan Kader SEMMI

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:05

Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Masih Bisa Dilawan

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:41

Harga Pertamax Cs Diprediksi Turun pada Juli 2026

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:10

Pemprov DKI Perkuat Infrastruktur Sambut HUT ke-499

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:04

Belanda Buka Asa Lolos 32 Besar Usai Gulung Swedia 5-1

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:28

Kemendikdasmen Ditagih soal Putusan MK terkait Sekolah Swasta Gratis

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:06

Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa Untungkan Kubu Jokowi secara Opini

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:01

Aliansi BEM Persatuan Indonesia Dukung MBG, Ini Syaratnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 01:34

Selengkapnya