Berita

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani/Net

Politik

Jangan Hanya Berpegang MoU, Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia Tetap Harus Ditindak Tegas

SENIN, 08 AGUSTUS 2022 | 08:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI meminta pemerintah agar memastikan praktik-praktik pengiriman PMI ilegal ke Malaysia harus ditindak tegas. Permintaan ini disampaikan seiring penandatanganan MoU Penempatan Pekerja Migran Domestik antara Indonesia dan Malaysia dan mulai dibukanya pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menekankan agar pemerintah tidak berpuas diri usai meneken MoU. Sebab, MoU bukan jaminan persoalan marginalisasi PMI yang selama ini dilawan akan beres dengan sendirinya, sementara  pengiriman ilegal masih marak terjadi.

“Ini perlu jadi catatan kami untuk pemerintah sehingga upaya perlindungan kita terhadap PMI berjalan simultan," tegas Christina kepada wartawan, Senin (8/8).  


Menurut Politikus Muda Partai Golkar ini, kasus yang menimpa PMI selama ini, khususnya yang ada di Malaysia diakui akibat pengiriman ilegal atau unprosedural. Bahwa saat ini sudah ada MoU antara Indonesia dan Malaysia harus dibarengi dengan implementasi komitmen pemberantasan mafia pengiriman PMI secara ilegal.

“Pintu-pintu masuk Malaysia melalui jalur tikus itu harus dipastikan betul pengawasannya maksimal. Jika ternyata masih ada oknum atau pihak tertentu yang memfasilitasi harus ditindak tegas. Kami misalnya termasuk percaya dengan komitmen Panglima TNI dalam upaya bersama memberantas ini," kata Christina.

Lebih dari itu, Legislator Dapil DKI Jakarta II ini juga mempertanyakan Satgas Human Trafficking yang pernah direncanakan pemerintah sebelumnya.

Menurut Christina, upaya Satgas Pemberantasan Perdagangan Orang yang dibarengi dengan implementasi MoU akan banyak membantu upaya negara memaksimalkan perlindungan PMI.

“Nah itu sekarang sudah sejauh mana, baik pembentukan maupun implementasinya? Kalau kita hanya berpegang pada MoU tentu tidak bisa pastikan semua akan berjalan baik. Harus sinkron juga dengan upaya di dalam negeri memberantas praktik-praktik mafia pengiriman PMI secara ilegal," pungkas Christina.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Usai Raup Dana Jumbo, Danantara Diminta Transparan Soal Penyaluran Investasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:13

SLA Lampaui Target, Helita jadi Andalan Baru Layanan Digital Tangsel

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:09

Garda Bangsa: Program Pemerintah Dirasakan Masyarakat, Harus Dikawal

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:37

TVRI Jelaskan Proses, Cakupan, dan Distribusi Hak Siar FIFA hingga 2027

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:06

AMMSI: Penyesuaian Operasional MBG Perkuat Efisiensi Anggaran dan Tata Kelola Program

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:00

Ace Hasan Dorong Alumni UIN Jakarta Terus Berkontribusi untuk Bangsa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:24

Program 3 Juta Rumah Dipercepat, Pemerintah dan Danantara Bahas Meikarta hingga Inpres Baru

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:08

Tiga Besar Fortune Southeast Asia 500, Pertamina: Motivasi Perkuat Ketahanan Energi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:03

Saham Intel Melesat Usai Pernyataan Trump

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:32

Polisi Ungkap Rekayasa Perampokan di Menteng, Pelaku Dendam ke Korban Sejak 2020

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:05

Selengkapnya