Pemerintah Mali akan mengintegrasikan 26.000 militan pemberontak ke dalam satuan tentara di bawah kesepakatanya dengan para mantan pemimpin gerakan kemerdekaan.
Seperti dikutip dari ABC News, Kesepakatan tersebut menunjukkan dinamika baru dalam implementasi keberlanjutan dari perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani beberapa tahun lalu.
Pertemuan yang digelar pada Jum'at (5/8), dipimpin oleh Perdana Menteri Choguel Kokalla Maiga dan dihadiri beberapa mitra Mali, termasuk Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB dan kepala misi penjaga perdamaian di Mali, El Ghassim Wane, dan duta besar lainnya.
“Pemerintah Mali tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk memenuhi komitmen ini,†kata Maiga.
Maiga menyatakan berdasarkan isi perjanjian, reintegrasi mantan gerilyawan akan dilakukan dalam dua tahap, dengan tahap kedua akan selesai pada 2024. Sebuah komisi juga dibentuk untuk mengintegrasikan perwira senior militer dari gerakan ke dalam rantai komando angkatan darat.
Namun, perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 2015 antara pemerintah dan kelompok-kelompok kemerdekaan bersenjata non-ekstremis di Mali utara, tetap terhenti.
Seorang rekan senior di Pusat Kebijakan untuk New South, Rida Lyammouri menyatakan bahwa banyak perjanjian yang cenderung macet dan tidak pernah selesai selama bertahun-tahun. Tetapi dia mendukung keputusan pemerintah dalam kebijakan ini karena ia melihat bahwa wilayah utara telah sangat menderita.
