Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Terjadi Kapitalisasi dan Politisasi Guru, Presiden Jokowi Diminta Perhatikan Pendidikan Nasional

JUMAT, 05 AGUSTUS 2022 | 21:03 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Para praktisi dan pengamat pendidikan meminta Presiden Joko Widodo segera memberi perhatian sangat serius dan melakukan beberapa tindakan segera di bidang pendidikan. Para aktivis menegaskan bahwa pendidikan nasional sedang tidak baik-baik saja.
 
“Pak Jokowi, mohon berikan perhatian kepada pendidikan nasional. Saat ini telah terjadi komersialisasi, kapitalisasi dan politisasi guru, dan disorientasi arah pendidikan pada sekolah dasar dan menengah,” kata Dharmaningtyas saat diskusi Bedah Buku “Pendidikan Rusak-rusakan” karyanya sendiri di Sultan Residence pada Rabu (4/8).

Pria yang akrab disapa Ki Tyas ini dalam bedah bukunya juga turut menghadirkan narasumber lain Dhitta Puti Sarasvati, dari Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas, Dr. Susetya Herawati, dari Yayasan  Suluh Nuswantara Bakti, dan Henny Supolo Sitepu, Ketua Yayasan Cahaya Guru (melalui zoom). Beberapa tampak hadir aktivis NU Circle Ki Dr. Bambang Pharmasetiawan dan  Ahmad Rizali dan Ketua Yayasan Suluh Nuswantara Bakti Pontjo Sutowo.
 

 
Menurut Ki Tyas, penyakit kronis di perguruan tinggi pun sama yakni komersialisasi, privatisasi, liberalisasi, dan orientasi pada gelar.
 
Menurutnya, telah terjadi gurita neoliberalisme dalam sistem pendidikan nasional. Praktiknya sedang terjadi dalam pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta masuk dalam RUU Sisdiknas yang saat ini sedang dalam proses pembahasan. Karena itu, Presiden Joko Widodo diminta serius menangani arah pendidikan nasional yang tercermin dalam RUU Sisdiknas ini.
 
“Gurita neoliberalisme akan melahirkan tenaga kerja yang tunduk pada kapitalis, menjadi alat reproduksi ideologi yang hanya menguntungkan kelas tertentu, dan pengelolaan pendidikan seperti pengelolaan perusahaan, tambah Ki Tyas.
 
Teror utamanya, lanjutnya, akan terjadi mandeknya kesadaran kritis dan emansipatoris peserta didik serta melumpuhkan ingatan historis dan kebangsaan.

“Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa kita,” ujarnya.
 
Secara teknis, Ki Tyas juga menyoroti merosotnya wibawa dan status sosial guru karena terjadi marginalisasi guru di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Otonomi PTN menjadi PTNBH juga dianggap telah mengenalkan komersialisasi pendidikan nasional.
 
Ki Tyas menguraikan dampak terbesar dari arus komersialisasi yang harus dipikirkan adalah posisi anak-anak miskin dan tidak pintar dalam kuadran kehidupan nanti. Menurutnya, posisi anak-anak ini akan selalu menempati posisi dalam kehidupan sebagai buruh tidak terampil, pekerja informal kelas bawah dan bukan mustahil menjadi pengangguran dan pelaku kriminalitas serta pekerja asosial lainnya.


Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

Hindari Work From Home Jumat dan Senin

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:13

Permainan Kubu Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Makin Ngawur

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:11

Prabowo Perintahkan Bahlil Cari Sumber Pendapatan Sektor Mineral

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:37

RS Jiwa Dipenuhi Pecandu Game Online dan Judol

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:14

Buntut Penangguhan Yaqut, Kasus Kuota Haji Bisa Berlarut-larut

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:01

Tiket Taman Margasatwa Ragunan Tetap Dipatok Rp4 Ribu

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:28

Prabowo Pacu Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:19

Pelanggaran Personel BAIS TNI Tidak Berdiri Sendiri

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:05

Satgas PRR Percepat Penyelesaian Hunian Tersisa

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:25

MBG cuma 5 Hari Potensi Hemat Rp40 Triliun per Tahun

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:22

Selengkapnya