Presiden Joko Widodo saat berinteraksi dengan pedagang pasar/Net
Berbagai cara perlu dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menghindari ancaman krisis ekonomi, salah satunya dengan melakukan blusukan gaya baru.
Disarankan ekonom senior Indef Didik J. Rachbini, Presiden Jokowi perlu melihat langsung pergerakan ekonomi di kalangan bawah.
“Jika presiden dikenal sebagai kepala negara yang rajin blusukan ke pasar, gorong-gorong, dan sebagainya, maka kelanjutannya adalah blusukan ke sektor-sektor industri kecil dan besar," kata Didik Rachbini kepada redaksi, Kamis (4/8).
Sektor industri selama ini menjadi tulang punggung ekonomi dalam negeri. Namun faktanya, ekonomi sedang berada di titik rendah dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan di bawah 5 persen.
Padahal di era 1980-an dan 1990-an, kata Didik, sektor industri menjadi tulang punggung yang mampu membawa ekonomi tumbuh sekitar 7-8 persen. Tingkat pertumbuhan sektor industri bahkan tembus dua digit sampai 12 persen.
"Pada saat yang sama tingkat pertumbuhan ekspor mencapai 20-24 persen. Berbeda dengan 'durian runtuh' ekspor naik satu tahun terakhir ini, yang akan kembali lenyap tahun berikutnya," tutur Didik.
Didik lantas menyinggung pernyataan presiden yang kerap menekankan perlunya hilirisasi sebagai cikal bakal penguatan sektor industri. Hilirisasi dan banyaknya sumber daya alam seperti nikel, batu bara, gas alam, hingga sawit merupakan jalan untuk memperkuat kembali sektor industri kita.
Untuk ke depan, Didik mengusulkan agar menjalankan strategi kebijakan ekonomi
outward loking. Yakni strategi berorientasi keluar dengan pilar kebijakan ekspor dan investasi yang berklualitas, bukan investasi yang mengeruk pasar dalam negeri.
Strategi ini dalam sejarah ekonomi modern sudah dilakukan semua negara maju, yang sukses melewati jebakan pendapatan menengah atau
middle income trap, seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Cina.
"Dan akan menyusul Vietnam yang sudah menyalip Indonesia. Kebijakan ini pernah dijalankan Indonesia pada tahun 1980-an, yang merupakan
best practice dari kebijakan ekonomi Indonesia yang pernah ada," tegasnya.
Namun jika kebijakan tersebut tidak dilakukan, Didik khawatir Indonesia tidak akan bergerak dari posisi negara berpendapatan menengah bawah (kisaran 4.000 dolar AS dollar per kapita) dan sering tergelincir menjadi negara berpendapaan menengah bawah.
"Sudah 7 tahun lamanya kita tersendat di tingkat pendapatan 4 ribu dolar AS per kapita," tandasnya.
