Berita

Ray Rangkuti saat menjadi narasumber diskusi hybrid, bertemakan Anggaran Pemilu Seret, Akankan Tunda Pemilu Lagi?, Jakarta Selatan, Rabu (3/8)/RMOL

Politik

Ray Rangkuti Beberkan Indikasi Pemerintah untuk Menunda Pemilu 2024

RABU, 03 AGUSTUS 2022 | 15:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diduga telah melakukan upaya untuk melakukan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden dengan mengulur waktu pemberian anggaran Pemilu 2024 kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengurai, adanya indikasi pemerintah melakukan penundaan pemilu berdasarkan sembilan variabel yang dirangkumnya sesuai dengan kondisi politik dan aturan yang dikeluarkan pemerintah.

"Saya mengindikasi ada sembilan variabel yang saya sebut sebagai pelaksanaan penundaan pemilu dan sembilan variabel itu salah satunya soal anggaran. Tapi di luar itu sebetulnya sudah sejak awal misalnya soal penetapan jadwal pemilu mengalami kekisruhan baik versi pemerintah versi DPR maupun versi KPU, sehingga memerlukan beberapa kali sidang di DPR,” beber Ray dalam acara diskusi hybrid, bertemakan Anggaran Pemilu Seret, Akankan Tunda Pemilu Lagi?, Jakarta Selatan, Rabu (3/8).

Yang kedua, kata Ray, dalam proses penentuan anggota KPU dan Bawaslu telah terjadi lobi-lobi antara parlemen dengan para anggota KPU sehingga masyarakat mampu menebak siapa yang bakal menggawangi penyelenggaraan pemilu agar berkesesuaian dengan keinginan pemerintah dalam melakukan upaya penundaan pemilu.

“Ketiga yaitu proses seleksi Bawaslu itu juga di mana proses seleksi perempuan ini sangat minim, di Bawaslu provinsi-provinsi itu. Dua ini yang saya sebut ini sengaja, atau tidak itu bisa jadi lubang bagi menaikkan pelemehan penyelenggaraan pemilu. Karena nanti penyelenggara pemilu colaps tinggal tunjuk saja kan ini juga (proses seleksi) enggak transparan anda juga enggak partisipatif terus syarat-syarat kesertaan perempuan juga enggak terpenuhi kok,” ucapnya.

Selanjutnya, yakni tentang pemaknaan politik uang yang semakin sempit. Seperti diketahui, Bawaslu sempat menyatakan politik itu akan berlaku jika peserta pemilu sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian, soal pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut tidak perlu ada pemilihan umum jika di 2024 nanti isu politik identitas menguat.

“Artinya menjadi tambahan baru, kalau selama ini hanya tiga partai politik yang kita kenal menolak penundaan pemilu kalau sekarang Pak Surya Paloh bukannya nunda kalau penting pemilunya enggak ada kalau dengan politik identitas,” katanya.

Lalu, soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta para relawannya untuk tidak terburu-buru (ojo kesusu) untuk menyikapi politik dan pemilu ke depan. Dia mengindikasikan bahwa Jokowi meminta agar relawannya menunggu sikap Jokowi, apakah pemilu tetap akan berlangsung di 2024 atau tidak. Kemudian, ada gerakan dukung pasangan Prabowo-Jokowi yang didesain kelompok tertentu.

Terakhir soal anggaran pemilu sebesar Rp 76,6 triliun yang baru dikucurkan Rp 2,9triliun yang diminta KPU Rp 8 triliun atau hanya 30 persen dari tahapan anggaran yang dikucurkan pemerintah.

"Sembilan variabel yang saya sebutkan itu ditunjang oleh ketentuan perundang-undangan, yang memungkinkan penundaan pemilu dilakukan. Saya lupa pasalnya dalam pasal itu ada empat syarat yang memungkinkan tahapan pelaksanaan pemilu itu ditunda, salah satunya karena faktor alam kedua faktor keamanan ketiga fakttor tertib sosial keempat segala sesuatu yang dianggap dari sifanya darurat,” ucapnya.

"Tidak ada uang itu dianggap sebagai kedaruratan,  oleh karena itulah sembilan variable yang saya sebut ditambah dengan argumen dasar dari ketentuan uu ini bagi saya kesannya jalan menuju penundaan pemilu itu yang harus dicegah oleh kita bersama-sama,” tutupnya.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya