Rencana penyelenggaraan kampanye di kampus, masih menuai pro dan kontra. Pro dan kontra itu utamanya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang belum menemukan titik temu.
Kelompok kontra, menyandarkan pada UU 7/2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa kampanye di tempat pendidikan dilarang. Hal itulah yang membuat kampanye tak boleh dilakukan di sekolah hingga perguruan tinggi atau kampus.
Akan tetapi, Ketua KPU RI, Hasyim Asyari tidak begitu mempermasalahkan hal itu. Menurutnya, dosen dan mahasiswa merupakan pemilih yang memiliki hak untuk mendengar ide dan gagasan partai politik dan calon peserta pemilu.
Wacana tersebut, ternyata bukan menjadi omong kosong. Kampanye di kampus, rupanya disambut baik oleh sebagian mahasiswa. Salah satunya oleh Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB).
Sofyan, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum BEM Vokasi IPB mengatakan, bahwa dirinya menyetujui adanya wacana untuk melakukan kampanye di Kampus.
Meskipun demikian, Sofyan menyoroti dua hal jika kampanye di kampus diperbolehkan. Dan hal itu bisa saja menjadi sebuah kekhawatiran jika Kampanye diselenggarakan di lembaga pendidikan.
Pertama, menurutnya dihawatirkan terjadi praktek politik praktis di dunia akademisi. Kedua, ditakutkan terjadi money politic saat penyelenggaraan Kampanye di kampus.
"Dikhawatirkan akan ada peluang 'politik praktis' ada di dalam intansi pendidikan sehingga mahasiswa akan condong kepada calon yang mendatangi kampusnya dan tidak melihat ke arah lain," ujar Sofyan dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (2/8).
Kedua, kata dia, tidak bisa dipungkiri kampanye mengeluarkan modal yang sangat besar. Dia meminta kejelasan soal dana kampanye yang akan dipakai nanti.
"Apakah KPU dapat memastikan bahwa tidak akan terjadi penyuapan di lapangan? Apa yang akan terjadi jika mahasiswa terpecah karena adanya kampanye basis penyuapan bukan basis ide dan gagasann," pungkasnya.
