Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim/Net
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial harus buka suara dan menjelaskan soal temuan bantuan sosial Presiden Joko Widodo yang tertimbun di lahan kosong di Depok, Jawa Barat.
Pasalnya, kata anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim, sampai saat ini baru JNE, yang menjelaskan asal usul bantuan berupa beras yang ditemukan tidak jauh dari gudang perusahaan penyedia jasa pengiriman barang itu.
"Harus segera dijelaskan secara gamblang, bukan hanya oleh JNE, tetapi juga pemerintah," kata Luqman Hakim kepada wartawan, Senin (1/8).
Kata legislator PKB itu, jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan temuan itu menjadi alat propaganda politik oleh pihak-pihak tertentu.
"Jangan sampai masalah ini menjadi bahan gorengan pihak-pihak tidak bertanggungjawab dan pada akhirnya akan merugikan pemerintah dan rakyat," terangnya.
Adapun Polisi telah memeriksa perwakilan JNE terkait temuan timbunan beras itu. JNE mengaku telah bekerja sama dengan PT DNR untuk menyalurkan paket beras bansos bagi masyarakat Depok.
"JNE bekerjasama dengan vendor PT DNR selaku pemegang distribusi beras bansos dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerima untuk wilayah Depok pada tahun 2020," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (1/8).
Dalam kerja sama itu pihak JNE mengaku memiliki wewenang dalam mendistribusikan paket beras bansos seberat ratusan ribu ton. Paket beras itu diambil oleh pihak JNE di gudang Bulog di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Namun, dalam proses pengambilan hingga pengiriman paket beras bansos itu rusak. JNE mengklaim kerusakan akibat paket beras bansos itu terkena hujan.
JNE mengaku telah mengganti beras yang rusak itu kepada pemerintah. JNE mengaku mengganti beras tersebut dengan paket yang setara.
