Anggota Komisi VI Nusron Wahid/RMOL
Wacana Kementerian Perdagangan merelaksasi kebijakan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya mendapat kritikan dari anggota Komisi VI Nusron Wahid.
Menurut Nusron, selama ini kebijakan kewajiban DMO, DPO produk minyak sawit dinilai mampu menekan harga minyak goreng di dalam negeri. Kata Nuswon, harga juga dapat ditekan meski harga CPO sedang tinggi.
"Kalau DMO dan DPO dihapus kemudian harga melambung tinggi kayak kemarin, apakah pengusaha kemudian tanggung jawab?" demikian kata Nusron, Kamis (28/7).
Ia menilai, pencabutan kebijakan DMO dan DPO justru akan memicu kembali kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.
Pendapat Nusron, aturan DMO dan DPO yang selama ini diberlakukan secara transparan. Politisi Golkar itu mengatakan dalam situasi seperti saat ini pemerintah justru harus fokus terhadap infrastruktur distribusi yang efektif, efisien dan tepat sasaran.
"Pemerintah harus gerak cepat memberikan bimtek (bimbingan teknis) buat pedagang minyak goreng agar bisa mengakses kanak aplikasi Si Mirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah)," jelasnya.
Pria yang juga Wakil Ketua Umum PBNU ini menyesalkan adanya kalangan pengusaha yang justru meminta kebijakan DMO-DPO dihapuskan. Padahal menurutnya, aturan main yang sekarang ditetapkan pemerintah sudah cukup jelas dan transparan.
Dalam pandangan Nusron, kalau ada pengusaha yang mengatakan DMO-DPO ribet, bisa dikatakan penguasaha tersebut egois dan mengejar keuntungan sesaat.
"Tidak berpikir jangka panjang tentang nasib mayoritas rakyat Indonesia sebagai konsumen. Kalau punya komitmen kasih barang ke dalam negeri 1 kilo dapat fasilitas ekspor 5-6 kilo. Yang nggak mau, ya itu berarti yang malas dan nakal," tegasnya.
