Menteri Koodinator Bidan Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75 dan Pembukaan Pekan Raya Kendal di Stadion Kebondalem, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah/Ist
Koperasi dengan filosofi kegotongroyongannya mampu memiliki peran sentral dalam mewujudkan kemadirian dan kedaulatan bangsa. Pasalnya, salah satu cita-cita utama koperasi adalah mencapai kesejahteraan bagi anggotanya.
Dikatakan Menteri Koodinator Bidan Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah mengamanatkan pengembangan koperasi, terutama pada kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Pada tahun 2019 lalu, kata Airlangga, koperasi telah berkontribusi terhadap 5,1 persen PDB Indonesia. Ini akan terus didorong agar mampu memberikan kontribusi sebesar 5,5 persen PDB pada 2024.
Hingga awal Juli 2022, sambungnya, Indonesia juga tercatat memiliki sekitar 236 ribu unit koperasi. Dengan jumlah anggota sekitar 26,96 juta orang, koperasi miliki volume usaha yang mencapai Rp163,45 triliun.
“Jumlah dan kontribusi yang diberikan koperasi perlu untuk terus kita dorong dan dioptimalkan lebih jauh lagi agar mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,†ujar Airlangga Hartarto saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75 dan Pembukaan Pekan Raya Kendal di Stadion Kebondalem, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (23/7).
Dijelaskan Airlangga, sebagai upaya untuk mengembangkan koperasi, Pemerintah terus mendorong terwujudnya konglomerasi ekonomi Indonesia melalui koperasi. Koperasi didorong untuk memiliki peningkatan jumlah anggota yang signifikan dan mengalami peningkatan aset serta mampu berpartisipasi aktif selama pandemi.
Termasuk juga memberikan insentif kepada koperasi dengan program penyaluran dana bergulir Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Lembaga LPDB-KUMKM di tahun 2020 sebesar Rp 1,29 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 84 mitra koperasi.
"Total UMKM yang terbantu mencapai sekitar 118 ribu pelaku usaha, baik dengan skema konvensional maupun syariah," katanya.
Sejumlah kebijakan untuk mendorong transformasi koperasi juga disiapkan. Kata Ketua Umum Partai Golkar itu, antara lain melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang telah memberikan berbagai kemudahan bagi Koperasi.
Selain itu, transformasi koperasi juga dilakukan melalui program modernisasi koperasi, penguatan pengawasan koperasi, pembiayaan penjaminan koperasi, dan pengembangan SDM perkoperasian.
"Pemberdayaan koperasi juga dilakukan melalui program Korporasi Petani dan Nelayan (KPN) sebagai
off taker sekaligus badan usaha yang melakukan kegiatan
off farm," terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga bersama Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid juga memberikan penghargaan dan mengapresiasi kontribusi para Tokoh Penggerak Koperasi.
