Berita

Praktisi ekonomi dan pengamat kesehatan, Ilyas Indra/Ist

Politik

Alkes Impor Masih Banjiri Faskes, Pemerintah Didorong Utamakan Produk Dalam Negeri

KAMIS, 21 JULI 2022 | 08:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Alat kesehatan yang digunakan di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) di tanah air ternyata masih dibanjiri produk-produk impor. Padahal Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri.

Untuk itu, praktisi ekonomi dan pengamat kesehatan, Ilyas Indra, mendorong agar pemerintah mengutamakan produk-produk kesehatan dalam negeri. Mengingat sudah ada program pemerintah dalam rangka ketersediaan produk alat kesehatan dalam negeri.

Dikatakan Ilyas, hal tersebut seiring dengan perkembangan pembangunan Rumah Sakit (RS), baik itu milik pemerintah maupun swasta. Di mana dengan peningkatan jumlah RS itu sudah barang tentu kebutuhan alat kesehatan akan meningkat.


"Imbauan Presiden agar pihak rumah sakit lebih mengutamakan produk dalam negeri sudah tepat. Hal ini salah satunya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah wabah pandemi yang melanda sejumlah negara," kata Ilyas dalam keterangannya, Rabu (20/7).

Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) ini juga berharap agar pelaku usaha terus meningkatkan kualitas produksi alat kesehatan dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk impor.

"Sebab untuk memproduksi alat kesehatan tentu dibutuhkan sebuah teknologi yang tinggi yang selama ini lebih banyak dikuasai oleh alat kesehatan produsen asing. Namun kami yakin bahwa produk dalam negeri tidak kalah saing dengan alkes produk impor," ujarnya.

Ilyas berharap pemerintah berperan aktif dalam menjembatani industri alat kesehatan produk impor untuk berkolaborasi dengan industri dalam negeri, guna memproduksi dan mengembangkan alat kesehatan di Indonesia.

"Pemerintah dapat mendorong penggunaan wajib alat kesehatan nasional seperti yang dilakukan oleh Malaysia, Korea, China, dan India. KNPI juga siap bersinergi dengan stakeholder guna mendukung pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Terutama dalam proses ketersediaan alat kesehatan dalam negeri,” pungkasnya.
 
Sementara itu, Asosiasi Produk Kesehatan Indonesia (Asproksi) mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang mendorong agar Rumah Sakit Daerah maupun swasta untuk menggunakan alat kesehatan dalam negeri.

Direktur Asproksi, Fazhra Fawwaz Al Firman mengatakan, imbauan Presiden Jokowi agar Rumah Sakit menggunakan alat kesehatan dalam negeri memberi dampak positif bagi pengusaha alat kesehatan.

"Dengan kebijakan pemerintah yang mengimbau agar Rumah Sakit lebih mengutamakan alat kesehatan dalam negeri merupakan langkah positif agar Indonesia untuk terus berkiprah, terutama untuk meningkatkan alat kesehatan dalam produk dalam negeri," sebut Fazhra.

Fazhra menambahkan, dengan memprioritaskan produk alat kesehatan dalam negeri diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi yang melanda sejumlah negara, tak terkecuali bangsa Indonesia.

"Asproksi sendiri memberikan wujud nyata dalam menjalankan programnya, utamanya yaitu pengadaan alat kesehatan guna mendukung pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian nasional akibat terdampak Covid-19," ucapnya.

Lebih lanjut, Fazhra memastikan Asproksi juga mengharapkan adanya kemudahan regulasi perizinan terkait pemasaran alat kesehatan dalam negeri sehingga dapat membangkitkan perekonomian nasional di tengah membanjirnya produk Alkes impor.

"Seperti ketika masuk di OSS, saat masuk ke laman berikutnya terkadang mengalami kesulitan, Untuk itu kami berharap ke depannya agar ada perbaikan sistem sehingga dapat mempermudah proses input data," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya