Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kader Bangsa: Kesadaran Memperkuat Parpol dan Dukungan Publik jadi Titik Tengah Demokrasi 2024

KAMIS, 21 JULI 2022 | 00:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keseimbangan antara penguatan institusi partai politik (parpol) dengan menampung aspirasi publik dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 menjadi kebutuhan bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho, saat membuka rilis hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang digelar virtual, Rabu (20/7).

"Hal ini menjadi titik tengah untuk mempertemukan aspirasi politik partai dengan publik," ujar Dimas.


Dimas berpendapat, hasil survei ARSC telah memberikan gambaran kehendak publik yang sebagian besar mengharapkan pasangan ideal capres dan cawapres diwujudkan dengan memasangkan sosok yang menjadi representasi pimpinan parpol dengan sosok yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi.

"Kesadaran memperkuat institusi partai politik penting, tapi di saat partisipasi atau dukungan publik tetap jadi acuan," ucapnya.

Maka dari itu, Dimas berpendapat bahwa simulasi pasangan capres dan cawapres yang berdasarkan aspirasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik di 2024.

"Kolaborasi keduanya menjadi titik tengah yang dibutuhkan bangsa ini di kontestasi 2024 nanti," tandasnya.

Dalam survei ARSC, salah satu simulasi pasangan capres dan cawapres memperlihatkan pasangan Muhaimin Iskandar-Anies Baswedan dipilih oleh 21,8 persen responden, diikuti Airlangga Hartarto-Zulkifli Hasan 12,4 persen, dan Puan Maharani-Andika Perkasa 7,5 persen.  

Dalam simulasi itu, sebanyak 34,9 persen responden menjawab tidak tahu, dan 23,4 persen responden tidak menjawab.

Survei ARSC kali ini digelar dengan metode wawancara via telpon pada 21 Juni hingga 5 Juli 2022.

Jumlah populasi sampel dalam survei ini mencapai 1.225 orang dengan metode multistage random sampling.

Adapun margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya