Berita

Ketum PAN sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, saat membagikan minyak goreng di Lampung sekaligus mengkampanyekan anaknya, Futri Zulya Safitri/Net

Politik

Soal Kampanye Migor di Lampung, Perludem Desak Bawaslu Panggil Zulhas

RABU, 20 JULI 2022 | 17:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Desakan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, masih terus bermunculan. Salah satunya disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Peneliti Perludem, Fadli Ramdhanil menjelaskan, tindakan Ketum PAN yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) tersebut sudah memiliki unsur pelanggaran pemilu.

Pasalnya, sosok yang kerap disapa Zulhas itu telah berkampanye untuk anaknya, Futri Zulya Safitri, dengan cara membagikan minyak goreng (migor) di Lampung, Sabtu (9/7).


"Karena apa yang dilakukan Mendag itu sangat tidak patut. Dia seorang pejabat publik, membagikan sembako itu kan pelanggaran pemilu, sehingga harus segera direspons Bawaslu," tuturnya.

Maka dari itu, Fadli menganggap laporan Lingkar Madani (Lima) Indonesia dan Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) Indonesia ke Bawaslu harus segera ditindaklanjuti. Bukan justru ditolak.

"Menurut saya ini penting segera direspons Bawaslu, laporan Lima, KIPP, dan JPPR itu penting dan positif untuk menjaga iklim proses pemilu tetap sehat," harapnya.

"Dia (Zulhas dan partainya) potensial menjadi peserta pemilu. Jadi menurut saya itu memenuhi unsur pelanggaran. Paling tidak itu harus segera dipanggil oleh Bawaslu," demikian Fadli.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya