Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net
Kinerja Presiden Joko Widodo dinilai publik memuaskan. Setidaknya hal itu tergambar dalam hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) pada 21 Juni hingga 5 Juli 2022.
Akan tetapi, kepuasaan kinerja Jokowi tersebut tidak lantas membuat isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Temuan hasil survei tersebut disampaikan peneliti ARSC, Bagus Balghi, dalam rilis survei opini publik bertajuk "Titik Tengah Demokrasi Indonesia Menuju Pemilu 2024", yang digelar virtual pada Rabu (20/7).
"Dalam survei ini kami menanyakan responden, apakah setuju dengan usulan perpanjangan jabatan presiden? Mayoritas menjawab tidak setuju, 71,2 persen. Sedangkan yang setuju 21,6 persen," ujar Bagus.
Bagus menyebutkan, penolakan masyarakat terhadap isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode berbanding terbalik dengan tingkat kepuasaan publik atas Jokowi.
"Masyarakat cenderung puas terhadap upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi 58,9 persen. Demikian pula dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi periode kedua relatif tinggi 56,3 persen," paparnya.
Di samping penolakan terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden, mayoritas responden di survei ini juga tidak setuju jika Jokowi dicalonkan menjadi cawapres di Pilpres 2024.
"Setuju atau tidak wacana Jokowi menjadi cawapres? Ada 63,6 persen tidak setuju, dan yang setuju hanya 27,9 persen. Jadi kesimpulannya, mayoritas masyarakat tidak setuju perpanjangan jabatan dan wacana pencalonan sebagai cawapres," tandasnya.
Survei ASRC kali ini digelar dengan metode wawancara via telpon pada 21 Juni hingga 5 Juli 2022 terhadap 1.225 responden dengan metode
multistage random sampling.
Adapun
margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
