Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Muhammad Yusrizki, (kedua dari kanan)./RMOL
Gagasan transisi energi di Indonesia, khususnya di sektor industri, lebih dari sekadar dekarbonisasi sektor kelistrikan. Transisi energi semestinya mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber clean and green energy lain.
Demikian dikatakan Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Muhammad Yusrizki, ketika berbicara dalam “Indonesia G20 Energy Transition Investment Pre-Forum Meeting†yang diselenggarakan International Renewable Energy Agency (IRENA) hari Selasa kemarin (19/7) di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta.
“Saat ini narasi transisi energi seolah-oleh ekslusif dan berpusat pada energi terbarukan di sektor kelistrikan, atau listrik dari energi terbarukan,†ujar Yusrizki yang juga anggota Dewan Pakar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
“Kita lupa bahwa bentuk energi final yang dikonsumsi sektor swasta, khususnya industri, tidak hanya listrik tetapi juga ada energi panas,†sambungnya.
Yusrizki lebih jauh menggarisbawahi, listrik tidak termasuk sumber energi primer bagi industri.
“Kementerian ESDM sudah mempublikasikan Handbook of Energy & Economy Statistics of Indonesia tahun 2021 dimana kita bisa lihat bahwa di 2021, dari keseluruhan konsumsi energi sektor industri, hanya 23,1 persen yang berasal dari listrik. Sementara 33 persen berasal dari batubara dan 43 persen berasal dari bahan bakar minyak,†urainya.
“Jadi terdapat 76 persen porsi konsumsi energi industri yang seolah-olah hilang di tengah narasi transisi energi Indonesia,†kata Yusrizki menegaskan.
Melalui inisiatif KADIN Net Zero Hub, Yusrizki mengajak seluruh pemangku kepentingan, terutama kalangan industri sendiri untuk melihat ulang proses transisi energi di industri Indonesia.
“Dekarbonisasi sektor kelistrikan penting, tetapi bukan berarti inisiatif-inisiatif transisi energi di industri cukup dilakukan melalui listrik yang lebih rendah karbon. Beri ruang bagi sektor kelistrikan, terutama Kementerian ESDM dan PLN, untuk membuat perencanaan dan implementasi dekarbonisasi,†masih kata Yusrizki.
Dia mengatakan, sambil menunggu kedua penggerak utama sektor kelistrikan tersebut, semua pihak hendaknya sama-sama melihat potensi transisi energi di sektor industri yang secara proporsional lebih besar, lebih signifikan, dan bisa jadi kebutuhan investasi sekaligus dampak sosialnya tidak kalah dibandingkan sektor kelistrikan.
Melanjutkan pemaparannya, Yusrizki juga menjelaskan bahwa banyak jalan menuju dekarbonisasi sektor kelistrikan, tidak melulu harus melalui penetrasi EBT dalam skala masif bagi semua konsumen.
“KADIN Net Zero Hub beserta mitra-mitra strategisnya memandang bahwa memberikan ruang gerak bagi industri untuk membeli listrik rendah karbon saat ini lebih penting dan lebih strategis dibandingkan membicarakan bagaimana dan kapan EBT skala besar dapat diakomodasi di jaringan listrik nasional,†lanjutnya.
Opsi membeli listrik rendah karbon, atau Renewable Procurement Method, merupakan salah satu cara eksplorasi bagi industri Indonesia untuk menurunkan emisi GRK mereka.
“Beri ruang bagi industri, tidak perlalu terlalu rumit menghitung apakah listrik EBT ini lebih mahal dibandingkan listrik dari energi fosil. Bagi industri yang memang memerlukan, mereka dapat menghitung manfaat yang mereka bisa dapatkan dari membayar harga premium dari listrik EBT. Yang menjadi kunci adalah membuka opsi bagi industri,†demikian pemaparan lebih lanjut dari Yusrizki.
Ketika ditanya apakah demi membuka opsi pembelian listrik EBT Indonesia harus mempertimbangkan deregulasi sektor kelistrikan, Yusrizki mengatakan, bila memang dibutuhkan, Kementerian ESDM yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan memulai proses tersebut.
“Saya yakin banyak cara yang bisa dilakukan oleh Kementerian ESDM apabila mereka melihat urgensi di sektor industri, tidak hanya mengedepankan tantangan dan urgensi di sektor kelistrikan semata,†demikian Yusrizki.
