Pengakuan Korea Utara atas kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk adalah murni sebagaimana seharusnya sebuah kebenaran.
Duta Besar Rusia untuk Korea Utara Alexander Matsegora mengatakan dalam sebuah wawancara untuk Izvestia pada Senin pagi (18/7) bahwa tidak ada imbalan apa pun yang diharapkan Korea dari Rusia atas pengakuan tersebut.
“Korea Utara tidak mendapatkan apa pun dari kami atas pengakuan mereka terhadap Donetsk, Luhansk dan wilayah Krimea sebagai bagian dari Rusia," katanya.
Dalam setiap pemungutan suara yang mendukung Rusia di PBB atau pada platform internasional lainnya, Korea Utara melakukannya dengan keinginannya sendiri. Tidak ada pesan atau syarat khusus yang diminta kepada Rusia, semua berdasar ketulusan.
Ia mencatat bahwa Pyongyang selalu melakukan apa yang dianggapnya benar di arena internasional, terkadang bahkan merugikan dirinya sendiri.
"Kepemimpinan Korea Utara mempertimbangkan perjuangan Donbass melawan otoritas Banderite yang adil, dan menganggap rezim Kiev sebagai boneka Washington," kata Matsegora. Menambahkan bahwa Korea Utara adalah satu dari sedikit negara yang mampu menjalankan kebijakan luar negeri yang benar-benar independen.
Korea Utara menjadi anggota PBB ketiga yang mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk.
Pada Rabu (13/7) Korea Utara menyerahkan dokumen pengakuan kedaulatan Donetsk.
“Pagi ini ada pertemuan dengan duta besar Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan dia menerima surat yang menyatakan bahwa kita mengakui kemerdekaan DPR,†kata misi diplomatik Korea Utara saat itu, seperti dikutip dari RT.
Kedutaan Besar Donets di Moskow juga membenarkan pertemuan dan pengakuan itu dengan merilis foto-foto acara.
