Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak/Net
Ancaman pidana berlaku kepada pihak-pihak yang turut membantu pelarian dan menyembunyikan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.
Ultimatum itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri saat mengumumkan status DPO untuk Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.
"KPK meminta para pihak tidak membantu tersangka melakukan persembunyian atau penghindaran atas proses penegakan hukum secara sengaja. Karena dapat dikenai pidana merintangi proses penyidikan perkara," ujar Ali kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin pagi (18/7).
Berdasarkan informasi yang dihimpun
Kantor Berita Politik RMOL, Ricky Ham dibantu oleh beberapa ajudannya hingga bisa melarikan diri dari kejaran KPK. Ricky Ham diduga melarikan diri ke Papua Nugini.
"Dengan status DPO ini, KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaanya dapat segera melaporkan kepada KPK atau aparat lainnya agar bisa segera dilakukan penangkapan," kata Ali.
KPK pun telah berkomitmen bersama aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat bahwa korupsi adalah musuh pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera.
"Dalam pencarian ini, KPK juga mengapresiasi pihak kepolisian, khususnya Polda Papua yang turut membantu dalam pencarian DPO dimaksud," pungkas Ali.
KPK sudah menetapkan Ricky Ham masuk dalam DPO pada Jumat (15/7) setelah kabur saat hendak dijemput paksa oleh KPK.
Ricky Ham yang juga sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamberamo Tengah ini diduga menerima suap dan gratifikasi mencapai puluhan miliar rupiah terkait proyek-proyek di berbagai Dinas di Pemkab Mamberamo Tengah, Provinsi Papua.
