Berita

Ketua JoMan, Immanuel Ebenezer/RMOL

Hukum

Endus Dugaan Korupsi Pupuk Nonsubsidi, Relawan Jokowi Siap Bawa Data ke Kejagung

SENIN, 18 JULI 2022 | 09:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Proyek pupuk nonsubsidi berbasis ritel yang diperuntukkan bagi petani diduga telah menjadi ladang untuk meraup keuntungan secara ilegal oleh sejumlah pihak, terutama korporasi. Dugaan ini diendus oleh  kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan).

Seperti dipaparkan Ketua JoMan, Immanuel Ebenezer, diduga Wilmar Grup telah menjadi penadah pupuk nonsubsidi ritel yang diperuntukan bagi petani. Hal ini disinyalir dengan adanya kongsi-kongsi Wilmar Grup dengan distributor-distributor fiktif.

“Seharusnya pupuk nonsubsidi itu untuk petani. Tapi temuan di lapangan malah dibeli industri sebesar Wilmar,” tegas Noel, sapaan akrab Ketua JoMan, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/7).


Noel mengungkapkan, terdapat sekitar puluhan perusahaan komanditer yang diduga telah menjadi pengepul pupuk.

Ironisnya, kata aktivis ‘98 ini, ada keterlibatan anak perusahaan pupuk Indonesia dalam kongsi-kongsi pupuk bersubsidi tersebut. Sehingga, ada selisih harga korporasi dengan harga ritel yang tinggi.

“Praktik ini jelas berdampak berat buat petani (penerima) pupuk nonsubsidi. Pupuk yang diperuntukan agar sampai ke petani jadi salah sasaran dan mereka kesusahan memperolehnya sudah digasak oleh industri,” terang Noel.

Atas dasar itu, Noel menegaskan, pihaknya akan membawa data yang mereka miliki tersebut ke aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung). Di antaranya bukti-bukti transaksi sebagai data pendukung.

“Salah satu data yang dibawa adalah praktik jahat ini sudah diinisiasi sejak harga pupuk urea domestik melambung tinggi. Dari big boss-nya, pihak swastanya, sampai BUMN-nya kita akan minta diperiksa,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Pelaku Kekerasan Seksual di Gili Trawangan Dibekuk di Bali

Rabu, 29 April 2026 | 16:19

Tak Terlantar Lagi, Keluarga Pasien RSUD Banggai Laut Bisa Pakai Rumah Singgah

Rabu, 29 April 2026 | 16:10

KPK Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Bisa Atur Kasus Bea Cukai

Rabu, 29 April 2026 | 16:09

Update Laka KA di Bekasi Timur: 15 Meninggal, 91 Luka-luka

Rabu, 29 April 2026 | 16:05

Anggota DPRD Jabar Bongkar Dugaan “Mahasiswa Gaib” di Kampus

Rabu, 29 April 2026 | 15:56

PLN Perkuat Posisi Indonesia sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Rabu, 29 April 2026 | 15:44

5 Kg Sabu Gagal Dikirim ke Solo dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 15:42

Kemenhaj Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Bus Jemaah Haji di Madinah

Rabu, 29 April 2026 | 15:37

PT KAI Harus Perkuat Sistem Peringatan Dini untuk Cegah Kecelakaan

Rabu, 29 April 2026 | 15:27

Prabowo Tegaskan RI Negara Paling Aman: yang Mau Kabur, Kabur Aja!

Rabu, 29 April 2026 | 15:25

Selengkapnya