Berita

Ilustrasi Kepala Daerah/Net

Politik

Hipmasil Ingatkan Kemendagri Kedepankan Calon Pj Kepala Daerah dari Orang Bersih

MINGGU, 17 JULI 2022 | 17:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta cermat dan hati-hati dalam menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Singkil.

Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Aceh Singkil (Hipmasil) di Banda Aceh, Deri Irawan mengatakan, jangan sampai Pj Kepala Daerah yang ditunjuk adalah orang yang tidak kredibel.

Hal tersebut dikatakan Deri Irawan menyusul munculnya salah satu nama calon Pj Bupati Aceh Singkil yang santer terdengar. Yakni Marthunis, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh.


Pada 27 Oktober 2021, Marthunis pernah diperiksa penyidik KPK di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh. Dia datang menemui penyidik KPK dengan membawa sejumlah dokumen, dalam pemeriksaan terkait izin  pembangunan PLTU di Nagan Raya.

“Kalau rakyat tidak bisa dilibatkan dalam penunjukan penjabat kepala daerah, maka setidaknya Kemendagri jangan pillih orang yang diduga pernah terlibat korupsi, orang yang pernah diperiksa KPK, sekalipun statusnya baru sebatas saksi atau terperiksa,” kata Deri Irawan kepada wartawan, Minggu (17/7).

Menurutnya, syarat bersih dari kasus korupsi adalah mutlak bagi penunjukan Pj Kepala Daerah. Hal ini, tanpa harus mengenyampingkan kecakapan dalam memimpin daerah.

“Kalau ada yang cakap dalam memimpin, tapi dari rekam jejaknya selama ini justru berpotensi korupsi, kami jelas akan menolaknya. Seperti tidak ada orang lain saja,” terangnya.

Deri mengingatkan, pencegahan korupsi masih menjadi persoalan krusial bagi Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh pada umumnya. Oleh karenanya, Pj Bupati Aceh Singkil nantinya harus bisa menjadi motor bagi pencegahan korupsi di kabupaten tersebut.

“Kalau yang ditunjuk sebagai Pj adalah orang yang pernah diperiksa KPK, bagaimana kita berharap korupsi bisa dicegah di Aceh Singkil?” tegasnya.

“Jadi kami mohon kepada Kemendagri agar memerhatikan kegelisahan masyarakat Aceh Singkil sebelum menunjuk Pj Bupati yang akan memimpin daerah kami,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya