Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad/Net

Politik

Ekonomi Global Masih Suram, Kamrussamad Ingatkan Sri Mulyani Tak Remehkan Ancaman Resesi

JUMAT, 15 JULI 2022 | 15:04 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Keuangan Sri Mulyani diingatkan untuk tidak meremehkan ancaman resesi ekonomi saat ini. Hal ini perlu diperhatikan sekalipun pemerintah mengklaim infrastruktur ekonomi sudah lebih baik.

"Meski struktur dan fundamental ekonomi Indonesia dikatakan jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang terjadi di Sri Lanka, namun bukan berarti bebas ancaman resesi," ujar anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad kepada wartawan, Jumat (15/7).

Kamrussamad mencontohkan krisis yang terjadi di Sri Lanka yang dipicu salah satunya oleh krisis utang. Rasio utang Sri Lanka terhadap PDB mencapai 117 persen. Sementara rasio utang Indonesia saat ini 38 persen terhadap PDB.


"Meski demikian, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, rasio ini bisa meningkat," katanya.

Lanjut legislator Partai Gerindra ini, IMF juga telah memprerdiksi ekonomi global yang makin suram untuk beberapa waktu ke depan.

Begitu juga dengan survei Bloomberg, yang memasukan Indonesia ke dalam 15 negara di dunia yang terancam resesi.

"Survei Bloomberg, menempatkan Indonesia negara terancam resesi bersama Sri Lanka, New Zealand, Korea Selatan, Jepang, China, Hongkong, Australia, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia, lalu India," terangnya.

Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak jadi jaminan. Kata Kamrussamad lagi, tahun 1996 pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, sekitar 8 persen lebih. Tetapi pertengahan 1997 terjadi krisis.

"Saat ini cadangan devisa Indonesia sudah berkurang sekitar 12 miliar dolar AS sejak September 2021, dan terus berkurang dalam 4 bulan terakhir ini. Apalagi ditambah tren capital outflow akibat kenaikan suku bunga The Fed," bebernya.

"Belum lagi tren harga komoditas mulai menurun sekarang. Ini berpotensi mempercepat krisis valuta," demikian Kamrussamad.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya