Berita

Aksi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kampanyekan anaknya dinilai hanya mencontek cara atasannya/RMOL

Politik

Muslim: Cara Zulhas Kampanyekan Anaknya Hanya Ikuti Cara Bosnya yang Jadikan Anak hingga Menantu jadi Pejabat

JUMAT, 15 JULI 2022 | 07:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tindakan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas, yang melakukan kampanye dukungan untuk anaknya dengan menggunakan minyak goreng dianggap tidak salah. Karena, Zulhas diyakini hanya meniru langkah bosnya, Presiden Joko Widodo.

Seperti disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Presiden Jokowi sebelumnya juga menjadikan menantu dan anaknya sebagai Walikota, dan menjadikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai adik iparnya.

"Jokowi telah berhasil suburkan KKN yang ditentang saat reformasi. Zul tidak salah promosikan putrinya saat urus migor (minyak goreng). Zul pasti jadikan Jokowi sebagai suritauladan dan panutannya," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/7).
 

 
"Jokowi adalah Bapak KKN, sebagai anak buahnya, Zul pasti jadikan Jokowi sebagai sumber inspirasi. Bagaimana ketika menjabat, anak, istri, menantu, ipar jadi pejabat," sambungnya.

Karena itulah Muslim meyakini, Zulhas juga berpikir bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Di mana, Jokowi menjadikan anak, menantu, dan ipar sebagai pejabat, dan tanpa adanya sanksi.

Bahkan akibatnya, Koordinator Indonesia Bersatu ini menilai, akan kembali muncul "Zulhas" lainnya, mengingat tidak adanya sanksi yang dialami oleh Jokowi.

"Reformasi menghancurkan KKN dengan TAP MPR anti-KKN kini telah subur kembali. Reformasi dipelopori oleh Amien Rais dkk menumbangkan Orde Baru dengan menumpas KKN. Kini KKN hidup semakin subur," paparnya.

"Semua terpulang ke rakyat, apakah mau berdampingan dengan pejabat negara yang suburkan KKN atau tidak. Meski KKN itu telah jadi musuh, tapi kini musuh itu mewujud kembali. Dari presiden, menteri, bahkan pejabat di daerah," pungkas Muslim.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya