Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad/Ist

Politik

Kamrussamad: Gubernur Bank Central G20 Harus Segera Terbitkan Central Bank Digital Currency

KAMIS, 14 JULI 2022 | 13:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gubernur Bank Central G20 didorong untukm segera menerbitkan uang digital atau central bank digital currency (CBDC) seiring massifnya perkembangan era digital.

Begitu dikatakan anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad usai menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Nusa Dua, Bali, Rabu malam (13/7).

"Di tengah masifnya digitalisasi, kesepakatan CBDC merupakan keniscayaan untuk antisipasi cross border payment," ujar Kamrussamad.


Penerbitan uang digital, kata legislator Partai Gerindra ini, telah menjadi salah satu agenda prioritas jalur keuangan dalam agenda Presidensi G20 Indonesia.

"Dan penerbitannya ini harus didukung komitmen dan didorong oleh seluruh Bank Central," terangnya.

Perkembangan aset digital belakangan ini sangat masif, salah satunya adalah aset Kripto. Namun, kata dia, kemunculannya justru memunculkan banyak persoalan.

"Seperti stabilitas  keuangan dan moneter, serta potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme," terangnya.

Lanjutnya, dalam konteks Indonesia, layanan sistem Pembayaran yang dilahirkan Bank Indonesia sebagai bank sentral antara lain QRIS, BI Fast telah mendorong posisi Rupiah dalam transaksi di kawasan ASEAN.

"Khusunya produk QRIS, misalnya, jika ke Singapora cukup pakai QRIS tidak perlu menukar Rupiah ke dolar Singapura atau dolar AS," katanya.

"Dan ini bukti inovasi BI untuk menyediakan alat pembayaran cross border Payment. Juga termasuk untuk memitigasi non-sovereign digital currency seperti aset Kripto," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya