Sri Lanka Ambruk, Pemerintah Indonesia Wajib Hati-hati dan Prudent Soal Keuangan

Gejolak yang tengah terjadi di Sri Lanka harus dijadikan pelajaran bagi negara-negara di dunia, khususnya Asia. Bahkan termasuk oleh Indonesia.

Karena itu Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyarankan agar pemerintah Indonesia berhati-hati dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Utamanya, dalam manajemen fiskal harus lebih prudent. Sebab, situasi dunia pascapandemi Covid-19 sedang tidak baik-baik saja.

“Indonesia mesti berhati-hati. Kondisi global sedang tidak sehat. (Manajemen fiskal) perlu prudent,” kata Mardani saat berbincang dangan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Kamis (14/7).

Anggota DPR RI pun ini meminta pemintah untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara. Ia berharap setiap kebijakan pemerintah harus diorientasikan kepada kepentingan rakyat banyak.   

“Arahkan anggaran dan program untuk menjaga masyarakat. Setelah dihantam pendemi, ancaman inflasi dan resesi kian dekat,” pungkasnya.

Krisis ekonomi terburuk yang dialami Sri Lanka mendorong ratusan ribu warganya menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran selama akhir pekan lalu.

Pada Sabtu (9/7), ribuan pengunjuk rasa bahkan menduduki kediaman presiden dan perdana menteri, serta merangsek masuk ke kantor pemerintahan. Mereka menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe.

Tak hanya Sri Lanka, negara-negara lain seperti Albania, Argentina, Panama, Kenya, hingga Ghana pun mengalami gejolak.

Bahkan, aksi unjuk rasa karena meningkatnya biaya hidup juga terjadi di Belanda, Belgia, Italia, dan China.