Berita

Ilustrasi ACT/Net

Hukum

Umbar Predikat WTP Sejak Tahun 2005, Ahyudin Klaim Tidak Ada Penyelewengan Dana di ACT

KAMIS, 14 JULI 2022 | 05:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Usai menjalani pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri, mantan Presidne Aksi Ceoat tanggap Ahyudin menegaskan bahwa laporan keuangan ACT sejak tahun 2005 hingga 2020 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Pernyataan itu disampaikan Ahyudin usai menjalani panggilan penyidik untuk keempat kalinya. Ia diperiksa sejak Rabu (13/7) mulai pukul 13.00-23.16 WIB. Ayudin mengaku ditanya penyidik seputar laporan keuangan lembaga filantropi ACT.

"Jadi hari ini salah satu yang ditanyakan itu adalah soal laporan keuangan ACT," kata Ahyudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (13/7/).


Menyinggung laporan mendapat predikat WTP, Ahyudin menyatakan bahwa bisa dipastikan praktik keuangan ACT selama ini dilakukan sangat sulit ada penyimpangan.

"Kalau diaudit kemudian predikatnya WTP, mana mungkin kantor akuntan audit mau keluarkan hasil predikat dengan predikat WTP kalau ada penyimpangan," tegas Ahyudin.

Bagi Ahyudin, audit ACT yang dilakukan kantor akuntan publik telah menjalankan standar pengeloaan keuangan yang bisa mencegah dilakukannya tindakan penyalahgunaan.

Selain Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar juga menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Berbeda dengan Ahyudin, Ibnu Hajar menjalani pemeriksaan sejak pukul 15.00 WIB hinga 23.22 WIB.


Bareskrim Mabes Polri sedang melakukan penyidikan terkait dugaan penyelewangan dana umat yang dilakukan ACT. Salah satu yang disidik Bareskrim yakni terkait dana Rp 135 Miliar dari Boieng yang diperuntukkan bagi keluarga kecelakaan pesawat Lion bernomor JT-610.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya